RRI.CO.ID, Cilacap : Sebanyak 55 warga binaan di Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan mengikuti perekaman data kependudukan dan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang digelar bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cilacap, Selasa (5/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 12.45 WIB itu menjadi langkah nyata Lapas Terbuka Nusakambangan dalam memastikan hak administrasi warga binaan tetap terpenuhi selama menjalani masa pembinaan.

Pelaksanaan perekaman dilakukan secara bertahap di ruang kesekretariatan lapas dengan pendampingan dari jajaran internal, di antaranya Kasi Binadik dan Giatja serta Kasubsi Registrasi dan Bimkemas. Suasana kegiatan berlangsung tertib dan lancar sejak awal hingga selesai.

Program tersebut tidak hanya bertujuan melengkapi data administrasi kependudukan, tetapi juga memastikan seluruh warga binaan memiliki identitas hukum yang sah dan tercatat dalam sistem administrasi nasional. Keberadaan data kependudukan yang valid dinilai penting untuk mendukung sinkronisasi data sekaligus mempermudah akses terhadap berbagai layanan publik.

Selain itu, kepemilikan identitas resmi juga menjadi salah satu bekal penting bagi warga binaan ketika kembali ke tengah masyarakat. Dengan data yang lengkap dan akurat, proses reintegrasi sosial setelah menjalani masa pidana diharapkan dapat berjalan lebih baik.

Pelaksana Harian (Plh) Kalapas Terbuka Nusakambangan, Agus Pujiono, menegaskan bahwa pemenuhan hak administrasi bagi warga binaan merupakan bagian penting dalam proses pembinaan.

“Kami berkomitmen memastikan seluruh warga binaan memiliki identitas kependudukan yang sah. Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga bagian dari upaya mendukung proses pembinaan dan reintegrasi sosial mereka ke depan,” ujarnya.

Melalui kerja sama dengan Disdukcapil Cilacap, Lapas Terbuka Nusakambangan berharap seluruh warga binaan dapat memiliki data kependudukan yang valid dan terintegrasi. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari komitmen lapas dalam mendukung program pembinaan berkelanjutan serta pemenuhan hak dasar warga binaan secara menyeluruh.