RRI.CO.ID, Purbalingga: Pemerintah Kabupaten Purbalingga menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pijakan strategis dalam memperkuat arah pembangunan daerah. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun 2025, Senin (4/5/2026).

Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah mencermati serta membahas LKPj Tahun Anggaran 2025 secara komprehensif. Ia menegaskan bahwa rekomendasi DPRD menjadi bagian penting dalam penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Pada prinsipnya, seluruh rekomendasi yang telah ditetapkan DPRD dapat kami terima dan akan kami tindaklanjuti secara sungguh-sungguh bersama seluruh perangkat daerah,” ujar Bupati Fahmi. Ia menambahkan bahwa seluruh tahapan penyampaian hingga penetapan rekomendasi telah berjalan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, proses tersebut juga mencerminkan sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Sinergi ini dinilai menjadi kunci dalam menjaga konsistensi pembangunan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik.

Dari sisi capaian, Pemerintah Kabupaten Purbalingga berhasil meraih peringkat ke-14 kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari 415 kabupaten secara nasional. Capaian ini menjadi indikator bahwa pelaksanaan pembangunan sepanjang tahun 2025 berjalan baik dan mendapat pengakuan di tingkat nasional.

“Capaian yang telah diraih merupakan hasil kerja bersama. Ke depan, sinergi ini akan terus kita tingkatkan untuk mendorong kinerja yang lebih baik dan pelayanan yang semakin optimal bagi masyarakat Purbalingga,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan menyampaikan bahwa LKPj Bupati telah melalui pembahasan mendalam oleh Panitia Khusus 16 DPRD. Pembahasan tersebut dilakukan setelah penyampaian LKPj pada 13 Maret 2026 sebelum akhirnya ditetapkan sebagai rekomendasi resmi DPRD.

"DPRD memandang bahwa secara umum capaian kinerja pemerintah daerah sudah berjalan baik, namun tetap diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan pembangunan ke depan lebih terarah, tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," katanya. Ia menekankan pentingnya tindak lanjut konkret dari setiap rekomendasi yang telah disusun.

Sejumlah rekomendasi strategis yang menjadi perhatian meliputi optimalisasi pendapatan dan aset daerah, transformasi sektor pariwisata menuju wisata berkualitas, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, penguatan ekonomi berbasis digitalisasi dan hilirisasi pertanian serta perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik juga menjadi fokus ke depan.

Dengan adanya rekomendasi tersebut, diharapkan arah pembangunan Kabupaten Purbalingga ke depan semakin terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dinilai akan terus menjadi fondasi utama dalam mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan.