RRI.CO.ID, Tegal - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan operator data desa memegang peran penting dalam pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan kolaborasi program prioritas presiden dalam rangka Membangun SDM Menuju Kemandirian Ekonomi di Pendopo Amangkurat, Kabupaten Tegal, Sabtu (2/5/2026).

Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut akurasi data sangat bergantung pada kualitas input yang dihimpun operator desa sebagai fondasi utama bagi Badan Pusat Statistik dalam proses pemutakhiran. Menurutnya, peran operator desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menentukan ketepatan sasaran bantuan sosial.

“Kepala desa, bupati hingga Mensos tergantung hasil yang diinput oleh operator data desa. BPS (juga) tergantung data yang diinput operator data desa. Jadi Pak Bupati, nasib kita tergantung operator data desa,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul juga menyoroti masih adanya persepsi masyarakat bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada kelompok tertentu. Untuk menjawab hal tersebut, pemerintah membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya dalam proses pembaruan data guna menjaga transparansi dan kualitas data.

“Maka itu Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan agar kita terbuka terhadap data. Partisipasi masyarakat dibuka selebar-lebarnya,” jelas Gus Ipul.

Masyarakat dapat mengusulkan maupun menyanggah data melalui berbagai kanal, seperti aplikasi Cek Bansos, pendamping PKH, hingga layanan pengaduan resmi. Seluruh usulan akan diverifikasi oleh BPS dan diperbarui secara berkala setiap tiga bulan.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman menekankan pentingnya integritas operator desa dalam menjalankan tugasnya. Ia menyebut operator desa sebagai garda terdepan dalam menjaga kualitas data di lapangan.

“Operator data desa jangan sampai disusupi kepentingan-kepentingan. Dinamika di desa residunya harus cepat hilang,” kata Ischak.

Kabupaten Tegal memiliki basis data yang cukup besar dalam sistem DTSEN. Tercatat sebanyak 579.539 keluarga atau 1.757.867 jiwa masuk dalam data sosial di wilayah ini.

Dari jumlah tersebut, 96.328 keluarga menerima bantuan sosial melalui program PKH dan sembako. Selain itu, 509.354 jiwa tercatat sebagai peserta PBI jaminan kesehatan.

Partisipasi masyarakat dalam pembaruan data juga tergolong tinggi. Tingginya partisipasi masyarakat terlihat dari puluhan ribu usulan bansos dan pembaruan data yang masuk dari desa.