RRI.CO.ID, Tegal - Menteri Sosial Saifullah Yusuf dorong kolaborasi pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dalam kegiatan Program Prioritas Presiden di Pendopo Amangkurat, Kabupaten Tegal, pada Sabtu (2/5/2026). Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial menuju kemandirian ekonomi masyarakat.

Kegiatan tersebut diikuti operator data desa, pendamping PKH, TKSK, serta unsur pemerintah daerah dan masyarakat. Seluruh pihak diajak saling bersinergi menghadirkan data yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperbaiki kualitas data nasional. Ia menyebut, data bantuan sosial saat ini belum sepenuhnya akurat sehingga masih ditemukan penerima yang tidak tepat sasaran.

“Teman-teman sekalian, hari ini kita ingin bersinergi menghadirkan data yang lebih akurat sesuai kondisi lapangan. Kita harus jujur bahwa data kita belum sepenuhnya sempurna dan masih ada bansos yang belum tepat sasaran,” kata Gus Ipul.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa secara nasional masih terdapat sekitar 45 persen data yang dinilai belum sepenuhnya akurat. Meski demikian, Gus Ipul mengatakan angka tersebut terus menurun seiring proses pemutakhiran yang berjalan.

Gus Ipul menilai peningkatan partisipasi masyarakat menjadi indikator positif dalam perbaikan data. Ia menyebut mulai muncul kesadaran masyarakat untuk menolak bantuan jika merasa tidak berhak menerimanya.

“Kalau secara nasional pernah ditengarai sekitar 45 persen belum tepat, namun sekarang sudah menurun karena terus dimutakhirkan. Saya yakin jika dilakukan berkelanjutan, data kita akan semakin akurat dari waktu ke waktu,” jelas Gus Ipul.

Ia juga menjelaskan, kendala utama dalam pemutakhiran data antara lain masih terbatasnya sumber daya manusia di tingkat desa. Karena itu, pemerintah saat ini terus mengembangkan digitalisasi bansos untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.

Pemerintah menilai kolaborasi antara pusat, daerah, dan masyarakat menjadi kunci dalam mempercepat pemutakhiran data. Dengan data yang semakin akurat, penyaluran bantuan sosial diharapkan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.