RRI.CO.ID, Banyumas: Pemerintah Kabupaten Banyumas memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi kerawanan pangan dengan memastikan ketersediaan cadangan pangan tetap aman dan siap digunakan kapan saja. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi lintas sektor guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai kemungkinan, mulai dari bencana hingga gejolak harga pangan.

Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti menegaskan, ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan terjangkau merupakan indikator penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Pemkab Banyumas melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Tahun Anggaran 2026, Kamis (23/4/2026) di Aula Kantor DKPP Banyumas.

Menurutnya, CPPD memiliki peran strategis, terutama dalam menghadapi kondisi darurat seperti bencana, kerawanan pangan, maupun gejolak harga di tingkat lokal. Ia menegaskan, cadangan pangan tidak hanya berfungsi sebagai stok semata, tetapi sebagai instrumen penyangga yang dapat segera dimanfaatkan saat masyarakat mengalami kesulitan.

“Keberadaan CPPD memungkinkan pemerintah daerah untuk bergerak cepat dalam memberikan bantuan,” ujarnya.

Lintarti juga menyoroti tantangan ketahanan pangan ke depan yang semakin kompleks. Mulai dari perubahan iklim, fluktuasi harga, gangguan distribusi, hingga potensi bencana alam maupun non-alam dinilai dapat berdampak langsung terhadap ketersediaan pangan masyarakat.

Karena itu, ia menekankan pengelolaan CPPD harus dilakukan secara profesional, terencana, dan terintegrasi, mulai dari pengadaan, penyimpanan, hingga penyaluran agar tepat sasaran.

Melalui rakor tersebut, pemerintah daerah berharap terbangun sinergi yang kuat antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan, sehingga penyelenggaraan CPPD dapat berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan data dan sistem informasi kerawanan pangan agar intervensi yang dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran. Selain itu, Lintarti mengajak seluruh pihak menjadikan program ini sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

“Penting juga untuk terus memperkuat data dan sistem informasi kerawanan pangan, sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar tepat waktu dan tepat sasaran,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas, Ir. Sulistiono, menyampaikan bahwa anggaran CPPD tahun 2026 sebesar Rp478,4 juta dengan cadangan pangan berupa beras sebanyak 36,8 ton.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 ton dialokasikan untuk penanganan rawan pangan kronis bagi 750 penerima, dengan bantuan 10 kilogram per bulan selama empat bulan.

Sedangkan untuk penanganan bencana, disiapkan 6,8 ton beras pada tahun 2026, ditambah 10 ton sisa tahun 2025 yang akan disalurkan sesuai penetapan status tanggap darurat oleh Bupati.

“Lokasi prioritas penyaluran difokuskan pada desa-desa yang masuk kategori rawan pangan berdasarkan indikator Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA), jumlah keluarga miskin, serta desa prioritas percepatan penurunan stunting di tahun 2026,” kata Sulistiono.