RRI.CO.ID, Banyumas - Seperti yang kita ketahui, Indonesia menganut Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Sebuah konsep yang menegaskan bahwa pertahanan negara adalah tanggung jawab bersama dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional.

Namun, di balik itu, ancaman terhadap kedaulatan negara saat ini telah berubah. Jika dahulu ancaman identik dengan kekuatan militer konvensional, maka hari ini kita dihadapkan dengan ancaman nonmiliter yang jauh lebih kompleks, propaganda digital hingga serangan siber yang dapat memengaruhi stabilitas sosial, politik, bahkan persatuan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Direkotrat Jenderal Komunikasi Publik dan Media yang bekerja sama dengan Komisi I DPR RI kembali menggelar Forum Diskusi Publik mengangkat tema ”Pengelolaan Komunikasi Publik Terkait Pertahanan Semesta”.

Forum Diskusi Publik kali ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Ir. H. Mulyadi – Anggota Komisi I DPR RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkriwang Ph.D., FHEA – Direktur Kebijakan Strategis Pertahanan Kementerian Pertahanan, dan Yohan Fitriadi – Ketua BPN Generasi Emas Indonesia.

Sebagai pembuka, Ir. H. Mulyadi dalam hal ini menuturkan bahwa data kebijakan terbaru menunjukkan bahwa pemerintah telah meningkatkan perhatian terhadap pertahanan siber dan komunikasi informasi. Bahkan, alokasi anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia dan teknologi siber dalam sektor pertahanan meningkat signifikan sekitar 15% pada tahun fiskal 2025 dan 2026. Menurutnya, hal ini menjadi langkah yang tepat, tetapi dalam mencapai keberhasilannya pun tetap bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat.

”Bahkan alokasi anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia dan teknologi siber dalam sektor pertahanan meningkat signifikan sekitar 15% pada tahun fiskal 2025 dan 2026. Ini adalah langkah yang tepat. Namun, keberhasilan strategi tersebut sangat tergantung pada satu hal penting yaitu adalah keterlibatan aktif masyarakat,” jelasnya.

Kemudian Brigjen TNI Frega mengklasifikasikan ancaman pertahanan negara menjadi tiga. Pertama, yaitu ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida. Ancaman hibrida sendiri merupakan irisan perpaduan antara ancaman militer dan nonmiliter.

Dengan demikian, pertahanan negara saat ini tidak hanya menghadapi ancaman militer, tetapi juga ancaman digital yang semakin kompleks. Komunikasi publik menjadi bagian penting dalam memperkuat pertahanan semesta di tengah perkembangan teknologi. Keberhasilan pertahanan negara membutuhkan peran aktif masyarakat bersama pemerintah. (Helmalia)