RRI.CO.ID, Banyumas: Komitmen kuat ditunjukkan Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, dalam menjamin layanan kesehatan gratis bagi masyarakat melalui program Universal Health Coverage (UHC). Ia bahkan menyatakan siap menggunakan uang pribadi untuk membantu warga yang terkendala biaya berobat.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2026 di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Kamis (9/4/2026).

Sadewo menegaskan, tidak boleh ada warga Banyumas yang kesulitan mengakses layanan kesehatan hanya karena persoalan biaya atau status kepesertaan BPJS yang belum aktif.

Ia menginstruksikan seluruh fasilitas kesehatan, baik puskesmas maupun klinik mitra BPJS, tetap melayani pasien, termasuk mereka yang kepesertaannya belum aktif. Menurutnya, persoalan administrasi tidak boleh menjadi penghambat pelayanan.

Jika fasilitas kesehatan tidak memiliki anggaran atau dukungan dari CSR maupun Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Sadewo meminta agar pasien tetap dilayani terlebih dahulu.

“Kalau tidak ada yang menanggung, tagihkan ke Bupati. Saya siap bayar pakai uang pribadi,” ucap Bupati

Ia juga mencontohkan langkah anggota DPRD Banyumas, Ito Anjarini, yang menempatkan petugas di puskesmas untuk membantu warga yang belum terdaftar atau belum aktif kepesertaannya.

Sadewo menambahkan, kebijakan ini merupakan bagian dari prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di sektor kesehatan. Ia meminta implementasi UHC non cut-off dijalankan maksimal di lapangan, meski diakui masih ada kendala, seperti kepesertaan BPJS warga yang belum aktif.

“Saat ini, capaian UHC di Banyumas mencapai 98 persen untuk kepesertaan JKN, dengan 80 persen peserta aktif. Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Banyumas mengalokasikan anggaran Rp105 miliar, meski kondisi keuangan daerah sedang tertekan akibat pengurangan APBD hingga Rp319 miliar,” ucap Sadewo.

Bupati mengakui, pada tahap awal implementasi UHC masih ditemukan berbagai kendala, termasuk potensi penyimpangan. Untuk itu, Pemkab Banyumas akan meningkatkan sosialisasi melalui pemasangan informasi di puskesmas dan pembuatan video edukasi agar masyarakat lebih memahami mekanisme layanan.

"Saya minta di setiap Puskesmas dipasang flyer yang menjelaskan mekanisme pemanfaatan program UHC. Juga akan dibuat video, yang lucu-lucu seperti kartun, supaya masyarakat lebih mudah memahami," tuturnya.