RRI.CO.ID, Banyumas: Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menegaskan layanan kesehatan bagi warga harus benar-benar gratis melalui program Universal Health Coverage (UHC) di fasilitas kesehatan mitra BPJS. Ia bahkan siap menggunakan dana pribadi jika diperlukan untuk membantu biaya warga. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan JKN 2026, Kamis (9/4/2026) di Pendopo Si Panji, Purwokerto.

Saat ini, capaian UHC di Banyumas mencapai 98 persen untuk kepesertaan JKN, dengan 80 persen peserta aktif. Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Banyumas mengalokasikan anggaran Rp105 miliar, meski kondisi keuangan daerah sedang tertekan akibat pengurangan APBD hingga Rp319 miliar.

Bupati menegaskan, UHC menjadi prioritas utama dalam program TriLas Sadewo-Lintarti, khususnya untuk meningkatkan kualitas hidup dan layanan dasar masyarakat. Ia meminta implementasi UHC non cut-off dijalankan maksimal di lapangan, meski diakui masih ada kendala, seperti kepesertaan BPJS warga yang belum aktif.

"Saya mengakui pelaksanaannya tidak semudah yang direncanakan. Implementasinya di bawah ternyata tidak semudah itu. Saya maklum, ada masyarakat yang kepesertaan BPJS-nya belum aktif atau sudah mati dan belum mendaftar kembali. Sehingga butuh waktu lebih dari 24 jam, tapi setelah saya cek, ternyata 1x24 jam itu bisa aktif," kata Sadewo.

Ia menginstruksikan seluruh puskesmas dan klinik mitra BPJS tetap melayani warga, termasuk membantu pembiayaan sementara bagi peserta yang belum aktif. Jika fasilitas kesehatan tidak memiliki anggaran atau dukungan CSR, biaya dapat ditanggung sementara dan akan diganti, bahkan oleh Bupati secara pribadi jika diperlukan.

"Kalau mereka tidak mau mengeluarkan uang dari CSR atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ), sudah, nanti tagihkan ke Bupati. Saya bayarin pakai kocek pribadi," ujarnya.

Bupati juga mencontohkan inisiatif anggota DPRD Banyumas, Ito Anjarini, yang menempatkan petugas di puskesmas untuk membantu warga yang belum terdaftar atau belum aktif kepesertaannya. Ia menegaskan, warga yang belum tercover tetap akan dibantu.

Ia menyoroti masih adanya pungutan biaya kepada masyarakat, meski layanan seharusnya gratis. Bupati menegaskan tidak boleh ada lagi biaya administrasi atau berobat, dan meminta layanan diberikan tanpa syarat berbelit bagi warga ber-KTP Banyumas.

"Tidak peduli dari mana saja, masyarakat Banyumas datang ke puskesmas sudah tidak usah ditanya macam-macam," tutur Bupati.

Meski demikian, dalam kondisi tertentu ketika kepesertaan belum aktif di hari yang sama, warga mungkin masih dikenakan biaya sementara sekitar Rp10 ribu hingga Rp15 ribu. Namun, biaya tersebut seharusnya dapat ditutup melalui dana CSR atau UPZ di masing-masing puskesmas.

"Sehari juga yang berobat tidak sampai lima orang. Kalau dihitung, itu kecil. Kali Rp25.000 saja, nanti juga bisa dimintakan penggantian," kata Sadewo.

Bupati juga menyoroti laporan pungutan di lapangan, termasuk di Puskesmas Purwokerto Barat, dan meminta pengawasan diperketat. Ia mengaku banyak menerima aduan masyarakat terkait hal tersebut.

Selain itu, ia menegaskan pentingnya kehadiran pimpinan fasilitas kesehatan dalam rapat koordinasi, serta menyoroti pentingnya kemampuan manajerial dalam pengelolaan rumah sakit, tidak harus selalu berasal dari latar belakang medis.

"Saya punya mentor Menteri Kesehatan. Beliau bilang, direktur rumah sakit tidak harus dokter. Saya dulu Ketua PMI, bukan orang kesehatan, tapi PMI Banyumas bisa jadi percontohan nasional," ucap Sadewo.

Bupati mengakui, pada tahap awal implementasi UHC masih ditemukan berbagai kendala, termasuk potensi penyimpangan. Untuk itu, Pemkab Banyumas akan meningkatkan sosialisasi melalui pemasangan informasi di puskesmas dan pembuatan video edukasi agar masyarakat lebih memahami mekanisme layanan.

"Saya minta di setiap Puskesmas dipasang flyer yang menjelaskan mekanisme pemanfaatan program UHC. Juga akan dibuat video, yang lucu-lucu seperti kartun, supaya masyarakat lebih mudah memahami," tuturnya.

Bupati menyebut, kebutuhan anggaran program ini cukup besar, meningkat dari Rp47 miliar menjadi Rp105 miliar. Meski demikian, Pemkab Banyumas juga berhasil mendapatkan dukungan anggaran non-APBD sebesar Rp294 miliar, termasuk dari CSR.