RRI.CO.ID, PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman (DLHPKP) terus memacu upaya pengentasan kawasan kumuh.

Berdasarkan data terbaru, tercatat masih terdapat 106 titik lokasi kumuh yang tersebar di enam kecamatan dengan total luas mencapai 166,563 hektare.

Pelaksana Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dwi Nurhayati, menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan target penanganan yang terukur untuk lima tahun ke depan.

"Sejak tahun 2025 hingga 2029, Pemkab menargetkan pengurangan luasan kumuh setidaknya dua hektare per tahun," katanya.

Dwi menyebutkan, penanganan kawasan kumuh mencakup tujuh indikator utama, yaitu bangunan gedung, Air minum, Sanitasi, drainase, Jalan lingkungan, proteksi kebakaran, dan pengelolaan sampah.

"Adapun, setiap tahunnya, alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten untuk penganan kawasan kumuh berkisar antara Rp100 juta hingga Rp150 juta," ucapnya.

"Anggaran yang terbatas ini menuntut pihak dinas untuk bekerja secara prioritas, yakni mengutamakan indikator yang paling mendesak tergantung pada kondisi spesifik di masing-masing lokasi," jelasnya.

"Adanya keterbatasan ini membuat kami harus mengutamakan indikator yang paling mendesak atau yang paling dinyatakan kumuh, tergantung pada kondisi spesifik di masing-masing lokasi," ujar Dwi Nurhayati.

Meskipun anggaran terbatas, Pemkab Purbalingga mencatatkan progres positif pada tahun 2025. Tercatat seluas 7,356 hektare kawasan kumuh di Kawasan Brobot berhasil ditangani melalui berbagai intervensi fisik.

"Keterbatasan anggaran ini, DLHPKP kini semakin gencar melakukan kolaborasi dengan pemerintah desa yang tengah menangani indikator-indikator kumuh yang ada di wilayah mereka melalui pemanfaatan dana desa atau sumber daya lokal lainnya," imbuh Dwi.

Memasuki tahun 2026, Dwi menambahkan hingga saat ini, pemerintah belum menentukan secara spesifik lokasi mana yang akan menjadi sasaran prioritas penanganan untuk tahun berjalan.