RRI.CO.ID, Banyumas: Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan lima prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2027 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang digelar di Pendopo Si Panji, Senin (16/3/2026). Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono.

Sadewo mengatakan RKPD tahun 2027 merupakan implementasi tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas 2025–2029.

Untuk tahun perencanaan 2027, Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan tema pembangunan daerah yakni pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan daya saing sumber daya manusia, serta efektivitas kelembagaan daerah sebagai landasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“RPJMD tersebut disusun dengan visi pembangunan daerah yaitu mewujudkan Banyumas Produktif, Adil dan Sejahtera,” ujarnya.

Untuk mendukung tema tersebut, pemerintah daerah menetapkan lima prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2027. Prioritas tersebut meliputi pemenuhan pelayanan dasar dan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan daya saing sumber daya manusia, pemanfaatan potensi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan efektivitas kelembagaan daerah dalam menangani berbagai isu strategis pembangunan, serta peningkatan daya saing infrastruktur guna mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, pemerintah daerah juga terus mendorong implementasi program unggulan bupati yang dikenal dengan program trilas.

“Program trilas merupakan pendekatan pembangunan yang mengedepankan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor-sektor strategis pembangunan daerah,” tuturnya.

Sadewo menambahkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan. Karena itu diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta berbagai pihak lainnya.

Ia menyebutkan pada tahun 2025 Kabupaten Banyumas berhasil menghimpun pendanaan non-APBD lebih dari Rp294 miliar yang bersumber dari APBD provinsi, APBN, CSR dunia usaha, serta lembaga nonpemerintah.

“Capaian tersebut merupakan hasil dari pendekatan yang inovatif, proaktif, dan kolaboratif lintas sektor,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Agus Priyanggodo menyampaikan beberapa persoalan yang menjadi perhatian DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah, di antaranya masalah kemiskinan, infrastruktur seperti jalan, jembatan dan irigasi, tingginya angka pengangguran, anak putus sekolah, serta kasus kematian ibu dan anak.

“Pokok pikiran DPRD ini lahir dari proses reses yang kami lakukan secara berkala di masyarakat,” tuturnya.