RRI.CO.ID, Banyumas: Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banyumas menggelar Forum Konsultasi Publik sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini menjadi wadah untuk memberikan masukan, saran, serta kritik terhadap layanan publik dilaksanakan.

Kepala Balai POM di Banyumas, Gidion S.Si., M.Sc., mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk komitmen lembaga dalam memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara BPOM dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan pengawasan obat dan makanan.

“Forum konsultasi publik ini kami adakan setiap tahun sebagai wujud komitmen bersama dalam meningkatkan pelayanan publik. Kami mengundang berbagai unsur untuk memberikan masukan dan saran yang membangun,” ujarnya, Rabu (11/3/2026).

Menurut Gidion, forum tersebut melibatkan unsur pentahelix yang terdiri dari pemerintah, akademisi, media, pelaku usaha, serta masyarakat. Selain itu, pelaku usaha yang bergerak di bidang obat dan makanan juga turut hadir untuk menyampaikan berbagai masukan terkait pelayanan perizinan.

Gidion menjelaskan, BPOM Banyumas tidak hanya memberikan pelayanan di kantor, tetapi juga membuka layanan di sejumlah Mal Pelayanan Publik yang tersebar di empat kabupaten wilayah kerjanya. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan perizinan dan konsultasi terkait produk obat dan makanan.

Ia menambahkan, mayoritas permohonan perizinan yang masuk di BPOM Banyumas masih didominasi oleh produk makanan. Selain produk makanan, sektor obat tradisional juga cukup berkembang di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Beberapa daerah seperti Cilacap, Banyumas, dan Purbalingga bahkan memiliki pelaku usaha obat tradisional berskala besar.

Melalui forum konsultasi publik ini, BPOM Banyumas berharap berbagai masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang. Dengan demikian, pelayanan publik di bidang pengawasan obat dan makanan dapat berjalan lebih optimal serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.