RRI.CO.ID, Purwokerto: Isu kenaikan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah memicu beragam tanggapan di tengah masyarakat. Guru Besar Kebijakan Publik FISIP Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Prof. Dr. Dwiyanto Indiahono., S.Sos., menilai gejolak yang muncul dapat dilihat dari dua sisi utama, yakni formulasi dan implementasi kebijakan.

Menurutnya, dari sisi formulasi, reaksi publik menunjukkan adanya perasaan tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan. Kekecewaan masyarakat akibat keputusan yang diambil tanpa partisipasi mereka diekspresikan melalui berbagai bentuk, mulai dari kritik di media sosial hingga aksi protes.

Sementara dari sisi implementasi kebijakan, penolakan tersebut dinilai mencerminkan kurang optimalnya sosialisasi. Ia menilai pemerintah belum sepenuhnya mampu meyakinkan masyarakat bahwa kenaikan pajak akan kembali dalam bentuk manfaat nyata.

“Ketika publik merasa membayar pajak tetapi tidak merasakan dampaknya secara langsung, wajar jika muncul pertanyaan dan penolakan,” ujarnya pada Kamis (19/02/26).

Ia menilai persoalan pajak memang kerap menjadi isu sensitif karena berkaitan langsung dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, transparansi dan pelibatan publik dalam proses perumusan kebijakan dinilai sangat penting.

Dwiyanto juga menyoroti pentingnya transparansi penggunaan pajak. Menurutnya, tingkat kepatuhan masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan kepada pemerintah.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Jika pembayaran pajak diwujudkan dalam meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, maka kemauan masyarakat untuk membayar pajak akan semakin kuat. Sebaliknya, tidak adanya tranparansi pembayaran pajak akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat.

Dwiyanto mengajak masyarakat untuk tetap bersikap kritis namun rasional dalam menyikapi isu pajak. Dengan mempertemukan antara kepentingan pemerintah dengan masyarakat, diharapkan dapat tercapai solusi yang adil dan berkelanjutan.