RRI.CO.ID, Banyumas: Isu kenaikan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Jawa Tengah sedang ramai diperbincangkan. Sejumlah warga mengeluhkan tagihan pajak mereka lebih besar dibanding tahun sebelumnya.

Keluhan tersebut ramai beredar di media sosial hingga muncul seruan stop bayar pajak di Jawa Tengah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala UPPD Samsat Purbalingga Abdul Aziz memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa secara regulasi tidak ada program kenaikan tarif pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Aziz, persepsi kenaikan yang dirasakan masyarakat disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu berakhirnya masa relaksasi (diskon) tahun lalu dan pemberlakuan opsen (pungutan tambahan pajak) sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Aziz menjelaskan bahwa pada tahun 2025, Pemprov Jateng memberikan banyak stimulus berupa keringanan pajak sebesar 13,94 persen pada periode Januari-Maret, kemudian diikuti program pemutihan dari April hingga Juni 2025. Setelah periode insentif berakhir, perhitungan pajak kembali normal, sehingga nominal yang dibayar terasa lebih tinggi.

“Jadi sebenarnya tahun 2026 ini Pemprov Jateng tidak ada program kenaikan pajak. Namun memang, kalau masyarakat membandingkan antara pajak 2025 dengan 2026 yang sudah normal, ada kenaikan, karena tahun 2025-nya dapat diskon,” kata Abdul Aziz kepada RRI.

Sementara itu, sebagai respons atas keluhan masyarakat, Aziz menyampaikan bahwa saat ini Pemprov Jateng sedang mengkaji relaksasi atau diskon PKB sebesar lima persen, yang akan berlaku sampai akhir 2026, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Masyarakat diminta menunggu kebijakan resmi yang sedang dimatangkan pemerintah provinsi.

"Pemerintah tidak tinggal diam. Pak Sekda dan Plt Kepala Bapenda Jateng sudah merumuskan beberapa opsi yang Insya Allah akan disampaikan ke Pak Gubernur. Tinggal menunggu saja, mudah-mudahan ada 'hadiah' atau program relaksasi yang bagus kembali untuk masyarakat di tahun 2026 ini," kata Abdul Aziz. (FR).