RRI.CO.ID, WONOSOBO – Kerusakan hutan di Kabupaten Wonosobo masih menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan lingkungan dan keselamatan warga. Aktivis lingkungan mengingatkan, sikap abai para pemangku kepentingan berpotensi memicu aksi protes terbuka dari masyarakat.

Ketua Yayasan Jagat Tunas Bumi (JATUBU) Mantap Abdul Ghoni mengatakan, gerakan lingkungan saat ini masih mengedepankan dialog serta aksi nyata di lapangan. Namun, pendekatan tersebut bisa berubah jika kerusakan hutan terus dibiarkan.

“Hari ini kami masih bicara dan berbuat. Kami menanam, merawat, dan mengedukasi. Tapi suatu saat, jika ada pemicu—terutama dari stakeholder yang menguasai dan mengelola kawasan hutan—cara kami bisa berubah,” ujar Ghoni.

Menurutnya, arah kebijakan, sikap di lapangan, serta praktik pengelolaan hutan akan menentukan respons publik. Ketika kebijakan tak berpihak pada kelestarian, ruang dialog bisa bergeser menjadi ruang perlawanan.

Data pemerintah daerah dan lembaga lingkungan menunjukkan, Wonosobo termasuk wilayah rawan longsor akibat kondisi geografis pegunungan dan tekanan pada kawasan hutan. Setiap musim hujan, puluhan kejadian longsor tercatat di sejumlah kecamatan seperti Kejajar, Garung, Sukoharjo, dan Kaliwiro.

Tekanan juga terjadi di kawasan hulu DAS Serayu. Alih fungsi lahan, pembukaan hutan di lereng curam, serta praktik pertanian yang tidak ramah lingkungan menyebabkan meningkatnya lahan kritis dan menurunnya daya dukung lingkungan.

“Kerusakan hutan bukan isu abstrak. Dampaknya nyata: longsor, banjir bandang, mata air mengering, dan warga menjadi korban,” tegas Ghoni.

Ia menyebut masyarakat dan relawan lingkungan terus berkontribusi secara swadaya, mulai dari penanaman pohon, distribusi bibit, hingga edukasi publik.

“Upaya kami mungkin kecil, tapi nyata. Kami menjaga hutan Wonosobo. Jika ini dianggap tidak cukup dan justru berhadapan dengan kebijakan yang merusak, wajar publik bertanya: hutan ini untuk siapa?” katanya.

JATUBU menegaskan gerakan lingkungan tidak anti-pembangunan. Namun, pihaknya menolak pembangunan yang mengorbankan ekosistem dan keselamatan warga.

“Jika suara kami terus diabaikan, jalan terakhir adalah turun ke jalan. Bukan untuk gaduh, tapi untuk mempertanyakan masa depan hutan Wonosobo,” ucap Ghoni. (jkw)