RRI.CO.ID, Banyumas - Pengamat politik Andi Ali Said Akbar menilai wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD kembali mengemuka karena sejumlah persoalan dalam pilkada langsung, mulai dari kompleksitas manajemen pemilu, hingga tingginya biaya politik.

Menurut Andi Ali, sebagian aktor politik memandang pilkada tidak langsung sebagai jalan pintas untuk menyederhanakan proses pemilihan. Namun, pandangan tersebut dinilai hanya melihat persoalan dari satu sisi.

“Argumen yang sering dikemukakan adalah politik uang yang semakin masif, partisipasi pemilih yang fluktuatif, serta kompleksitas dan mahalnya penyelenggaraan pilkada langsung,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pilkada langsung tetap memiliki keunggulan mendasar karena lebih mencerminkan kedaulatan rakyat dan hak politik warga negara. Menurutnya, persoalan utama bukan pada model pemilihannya, melainkan pada lemahnya reformasi pengelolaan pemilu dan pembiayaan politik.

“Seharusnya yang diperbaiki adalah tata kelola pembiayaan politik, transparansi dana kampanye, serta manajemen pemilu. Itu yang belum maksimal kita lakukan,” jelasnya.

Andi Ali juga meragukan anggapan bahwa pilkada melalui DPRD akan lebih murah. Ia menilai, mekanisme tersebut justru berpotensi memindahkan praktik politik transaksional dari ruang publik ke ruang yang lebih tertutup.

“Biaya politik bisa saja sama mahalnya, bahkan lebih. Pengalaman masa lalu menunjukkan banyak praktik transaksi yang sulit diawasi ketika pilkada dilakukan lewat DPRD,” katanya.

Dari sisi kualitas demokrasi, Andi Ali menilai pilkada melalui DPRD juga tidak menjamin lahirnya pemimpin yang lebih baik. Ia menyinggung kondisi DPRD yang masih diwarnai persoalan kinerja, integritas, hingga kasus korupsi.

Selain itu, konfigurasi politik di parlemen yang cenderung hegemonik dikhawatirkan akan mempersempit ruang aspirasi partai kecil dan masyarakat.

“Kalau kekuatan koalisi di DPRD sudah sangat dominan, hasil pilkada bisa ditentukan di atas kertas. Ini berbahaya bagi substansi demokrasi,” tambahnya.

Ia menegaskan masih banyak alternatif pembenahan untuk menjaga kualitas pilkada langsung, seperti memperketat aturan pembiayaan politik, menurunkan ambang pencalonan, serta membuka ruang lebih luas bagi kandidat dari partai kecil maupun non-parlemen.