KBRN, Purbalingga: Pemerintah Daerah Purbalingga, telah menginisiasi langkah-langkah untuk memberikan perlindungan kepada para pengrajin knalpot di wilayahnya. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat daya saing produk lokal.

Sekaligus memastikan produk knalpot yang dihasilkan memenuhi standar yang telah ditetapkan secara nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua APiK Bangga, Hastono Setiyadi.

"Pada bulan April 2022, Ibu Tiwi menginstruksikan diadakannya pertemuan dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) guna membahas sertifikasi bagi produk knalpot lokal," katanya saat di wawancarai RRI, Kamis (7/11/204).

Ia mengatakan bahwa pada saat itu, rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait. Seperti Koperasi (Dinprindakop) Purbalingga, Asosiasi Pengrajin Knalpot Purbalingga (APiK Bangga), serta sejumlah perwakilan asosiasi lain suplier suku cadang di Indonesia.

“Waktu kami merumuskan bersama BSN, standar yang diambil ialah standar untuk kebisingan dan emisi. Jika peraturan sebelumnya berbicara mengenai performa knalpot yang masuk dalam kriteria, dan saat ini sesuai dengan rencana yang akan terbit yaitu akan fokus pada suara kebisingan dan emisi dari keluaran knalpot tersebut,” katanya, menjelaskan.

Hastono menyatakan dalam pertemuan tersebut, pihak-pihak yang hadir sepakat untuk merumuskan standar sertifikasi bagi knalpot. Yang mana telah berfokus pada dua aspek utama, yakni kebisingan dan emisi.

Hal ini merupakan upaya untuk menyesuaikan produk lokal dengan regulasi nasional dan kebutuhan pasar yang semakin peduli terhadap lingkungan. Produk knalpot lokal dari Purbalingga diharapkan mampu bersaing di pasar nasional bahkan internasional, sambil tetap memperhatikan dampak lingkungan dan kualitas produk.

"Program sertifikasi ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta memberikan jaminan kualitas kepada konsumen," ujarnya.