RRI.CO.ID, Wonosobo - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan persoalan pengelolaan sampah di kota-kota besar dapat diselesaikan secara bertahap hingga 2028.

"Yang akan kita selesaikan ada 24 kota dari total 40 kota yang menjadi prioritas," ujar Zulkifli Hasan saat menghadiri Dialog Masyarakat Sipil bertajuk Untuk Ketahanan Pangan dan Kelestarian Lingkungan di Kabupaten Wonosobo, Minggu (12/7/2026).

Menurut dia, sejumlah kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Tangerang menjadi fokus utama penanganan. Sementara itu, Palembang dan Medan ditargetkan dapat diselesaikan lebih dahulu pada 2027.

"Insyaallah tahun 2027 sekitar 50 persen target penyelesaian tercapai, kemudian 50 persen sisanya akan kita selesaikan pada 2028. Saat ini aturannya juga sedang kita bereskan," kata Zulhas.

Ia menegaskan, persoalan sampah tidak hanya berdampak pada kebersihan kota, tetapi juga mencemari sungai, merusak lingkungan, hingga menyebabkan penumpukan sampah di kawasan pesisir dan laut.

Menurutnya, pengelolaan sampah menjadi salah satu syarat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju.

"Kalau kita tidak bisa mengurus sampah dan lingkungan, bagaimana Indonesia bisa menjadi negara maju," ujarnya.

Zulhas juga mengungkapkan telah meminta dukungan Presiden melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) yang memberikan kewenangan koordinasi penanganan sampah dan lingkungan di bawah tanggung jawabnya. Ia menjelaskan, penanganan lingkungan memiliki keterkaitan erat dengan sektor pangan sehingga koordinasi dilakukan bersama Kementerian Lingkungan Hidup.

Sebagai langkah awal, pemerintah tengah menyempurnakan regulasi untuk mempercepat penanganan sampah di berbagai daerah.

Pemerintah menargetkan penanganan tumpukan sampah berskala besar atau "gunungan sampah" dapat mencapai 50 persen pada 2027. Sisanya ditargetkan selesai pada 2028.

"Kalau dua tahun belum selesai, silakan panggil saya lagi dan saya siap menerima kritik. Tapi beri kami waktu dua tahun," kata Zulhas.

Ia menambahkan, fokus utama pemerintah adalah menangani tempat pemrosesan akhir (TPA) yang menerima lebih dari 1.000 ton sampah per hari, termasuk TPA Bantargebang, Jatiwaringin, serta sejumlah lokasi lain seperti di Bali yang selama ini menjadi perhatian pemerintah. (jkw)