Siti Mukaromah Apresiasi Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto

KBRN, Jakarta : Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Siti Mukaromah, memberikan apresiasi terhadap pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto menjelang HUT Ke -80 RI Jumat (15/8/2025) dalam Sidang Tahunan MPR RI dan DPR RI, yang disampaikan di Gedung DPR/MPR.

Mba Erma sapaan akrab Siti Mukaromah menilai pidato tersebut sebagai sinyal positif dalam menyongsong usia ke-80 tahun Indonesia merdeka.

Dalam keterangannya usai sidang kenegaraan di Gedung Parlemen Senayan, Mba Erma menyatakan bahwa Presiden telah menyampaikan berbagai isu strategis secara lengkap, mulai dari penegakan demokrasi, pemberantasan mafia tambang, hingga ketahanan pangan dan pemerataan ekonomi nasional.

"Ketika kita mendengarkan Pak Presiden berpidato, itu bisa dikatakan cukup lengkap. Beberapa hal beliau singgung, dan itu menjadi sebuah komitmen yang sangat positif. Ini sinyal baik bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Menurut Mba Erma, penekanan Presiden terhadap penguatan Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar ekonomi kerakyatan patut diapresiasi dan perlu diwujudkan dalam implementasi nyata. Ia menegaskan pentingnya peran seluruh elemen pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menerjemahkan pidato Presiden ke dalam kebijakan dan program konkret.

"Presiden sudah memberikan arah dan komitmen. Maka sekarang saatnya kabinet, kementerian dan lembaga, serta kami di legislatif dan para penegak hukum juga punya komitmen bersama untuk menjalankan ini secara adil dan merata," tegasnya.

Dirinya juga menyoroti pentingnya kebijakan yang tidak diskriminatif, serta penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih. Ia berharap isu-isu seperti korupsi dan ketidakadilan hukum benar-benar diselesaikan hingga tuntas.

"Kebijakan yang belum pro-rakyat harus diperbaiki. Yang sudah baik, harus dilaksanakan dengan adil. Tidak bisa hanya menyasar yang kecil-kecil, sementara yang besar dibiarkan," tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Siti Mukaromah menekankan bahwa membangun kepercayaan publik terhadap negara harus dimulai dari keadilan dalam kebijakan dan penegakan hukum.

"Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, hanya akan terbangun jika semua kebijakan dijalankan secara adil, bijaksana, dan berpihak pada rakyat," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan, pemerintahannya sedang berupaya perangi kemiskinan dengan pendekatan menyeluruh. Kepala Negara ingin, angka kemiskinan ekstrem segera turun ke 0 persen dalam tempo sesingkat-singkatnya.

"Karena itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, kami bentuk sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan DTSEN, kami pastikan program-program Pemerintah untuk masyarakat miskin tepat sasaran," kata Presiden dalam Pidato Kenegaraannya.