RRI.CO. ID, Banyumas – Perhimpunan Kedokteran Luar Negeri Indonesia (Perluni) Tiongkok, menggelar audiensi pemetaan kurikulum pendidikan kedokteran bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing, Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), dan Kolegium Dokter. Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan kompetensi mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan kedokteran di Tiongkok dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) serta kebutuhan pelayanan kesehatan nasional.

Audiensi diawali dengan sambutan Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia, dr. Irene, M.Han. Ia mengapresiasi kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, KKI, Kolegium Dokter, dan Perluni Tiongkok dalam menyusun pemetaan kurikulum sebagai dasar penyelarasan kompetensi lulusan.

"Tiongkok adalah salah satu tujuan pendidikan kedokteran yang memiliki sistem dan kurikulum yang khas. Oleh karena itu, upaya pemetaan kompetensi yang sedang kita lakukan hari ini menjadi fondasi yang sangat penting," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Perluni Tiongkok periode 2025–2026, Muhammad Muflih Naufal Kamil, memaparkan hasil kajian terhadap kurikulum pendidikan kedokteran di sejumlah universitas di Tiongkok. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa pendidikan kedokteran di Tiongkok memiliki keunggulan pada aspek ilmu dasar kedokteran dan keterampilan klinis.

Namun, masih terdapat sejumlah perbedaan dengan SKDI, terutama pada materi penyakit infeksi tropis, kedokteran komunitas, serta bidang forensik dan medikolegal.Berdasarkan temuan tersebut, Perluni Tiongkok merekomendasikan penguatan mekanisme adaptasi kompetensi yang lebih terarah dan berbasis bukti untuk menjembatani perbedaan kurikulum.

"Salah satu pembahasan utama dalam audiensi adalah mekanisme penyetaraan bagi lulusan program Clinical Medicine of Chinese and Western Medicine, mengingat adanya perbedaan karakteristik kurikulum dibandingkan program Clinical Medicine," jelas Muflih.

Pembahasan itu juga menyoroti arah kebijakan pemerintah terkait mekanisme adaptasi yang harus ditempuh lulusan sebelum mengikuti uji kompetensi dokter di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa mekanisme adaptasi bagi lulusan program Clinical Medicine of Chinese and Western Medicine akan berbeda dengan lulusan program Western Medicine.

"Mekanisme adaptasi akan berbeda dengan lulusan program Western Medicine karena adanya perbedaan kompetensi yang perlu disesuaikan," kata Budi dalam keterangan pers yang diterima oleh RRI Purwokerto Jumat ( 31/7//2026) malam.

Ia menjelaskan bahwa bentuk maupun durasi program adaptasi akan dirumuskan lebih lanjut oleh KKI bersama Kolegium Dokter dengan tetap mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Pemerintah, lanjutnya, terus menyempurnakan mekanisme adaptasi agar proses penyetaraan kompetensi berlangsung lebih jelas, terstruktur, dan tetap menjaga mutu lulusan.

Ketua Kolegium Dokter, dr. Efmansyah Iken Lubis, M.M., M.Biomed., menilai hasil pemetaan yang disampaikan Perluni Tiongkok memberikan gambaran komprehensif mengenai kesenjangan kurikulum pendidikan kedokteran Indonesia dan Tiongkok. Di sisi lain, ia mengapresiasi kemampuan keterampilan klinis lulusan pendidikan kedokteran dari Tiongkok.

"Saya cukup bangga dengan lulusan ini, khususnya untuk skill. Skill mereka luar biasa, bagus. Permasalahannya mungkin karena ada gap kurikulum, maka untuk ujian CBT yang harus ditingkatkan kompetensinya. Mungkin kami akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan KBRI untuk mencoba mencari solusinya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua KKI, drg. Arianti Anaya, MKM, menegaskan bahwa penyelarasan kompetensi tidak dilakukan dengan mengubah kurikulum pendidikan kedokteran yang berlaku di Indonesia maupun di Tiongkok. Menurutnya, hasil pemetaan kurikulum justru menjadi dasar dalam penyusunan mekanisme adaptasi yang mampu menjembatani perbedaan kompetensi secara sistematis tanpa mengabaikan standar nasional.

"Mudah-mudahan pertemuan hari ini dapat menyinkronkan kurikulum. Kalau kita tidak mungkin mengubah kurikulum yang ada di Tiongkok, tetapi kita juga tidak mungkin mengubah kurikulum yang ada di Indonesia. Maka, itulah perlunya adaptasi," tutur Arianti.