Sekda Banjarnegara Sampaikan Jawaban Eksekutif Pandangan Fraksi DPRD

RRI.CO.ID, Banjarnegara - Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara, Hendro Cahyono, menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Pada Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Banjarnegara, Selasa (8/9/2026), Sekda menjawab pandangan umum fraksi mulai dari penyesuaian pendapatan, krisis kekeringan, penanganan kemiskinan, perbaikan pelayanan publik hingga belanja pegawai.

Terkait penurunan target Pendapatan Daerah sebesar 7,1% dari APBD Murni menjadi Rp2,043 triliun, Sekda Hendro menjelaskan, langkah tersebut berdasar pada prinsip realistis dan terukur. Penurunan ini dipicu oleh penyesuaian dana transfer pusat dan provinsi, seperti perubahan Dana Desa serta penurunan beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Untuk mengatasinya, Pemkab berkomitmen meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, digitalisasi pemungutan non-tunai, pemutakhiran data objek pajak, hingga efisiensi penagihan piutang.

"Pemerintah daerah berupaya meningkatkan PAD terutama melalui perluasan basis penerimaan, peningkatan kepatuhan dan perbaikan tata kelola, bukan semata-mata melalui peningkatan tarif atau penambahan beban masyarakat," terangnya

Terkait ancaman kemarau panjang akibat fenomena El Nino yang melanda 44 desa dan delapan kelurahan di 13 kecamatan dengan dampak mencapai 32.555 jiwa, BPBD Banjarnegara telah mendistribusikan 6,54 juta liter air bersih.

Selain itu, alokasi BBM penanganan droping air dan Belanja Tidak Terduga (BTT) difokuskan untuk pengadaan peralatan akses air di wilayah terdampak seperti Desa Salamerta, Petir, Parakan, Rakitan, Sirkandi, Derik, dan Karangjati. Sebagai solusi jangka panjang, Pemkab membangun Sistem Penyediaan Air Minum di 11 desa rawan, sekaligus mengajukan tambahan alokasi BTT sebesar Rp2 miliar pada APBD Perubahan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana tanah longsor menjelang musim hujan.

Dalam penanganan kemiskinan yang saat ini berada pada angka 13,28% atau setara 124.660 jiwa, Pemkab menargetkan penurunan hingga di bawah 12,21% melalui tiga strategi utama berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Strategi tersebut meliputi pengurangan beban pengeluaran melalui bansos PKH, jaminan kesehatan gratis, subsidi pangan, dan pasar murah.

Selain itu, dilakukan pula upaya peningkatan pendapatan masyarakat lewat pelatihan kerja dan bantuan modal tani, serta pengurangan kantong kemiskinan melalui pembenahan infrastruktur pemukiman dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Pada sektor pendidikan, APBD perubahan mengalokasikan perbaikan untuk 81 SD dan 18 SMP, yang juga didukung program revitalisasi dari Kemendikdasmen senilai kurang lebih Rp70 miliar untuk 179 sekolah.

Sementara di bidang kesehatan, fokus anggaran diarahkan pada percepatan pembangunan RSUD Wanayasa, pembenahan Puskesmas Bawang 2 dan Pustu Sawal, pengadaan genset Puskesmas, serta penyediaan ambulans baru untuk Puskesmas Pagedongan dan Wanadadi 2.

Untuk alokasi pembangunan fisik dan infrastruktur, dana SILPA yang diaudit BPK 2025 sebesar Rp93,39 miliar dimanfaatkan sesuai ketentuan terikat, seperti gaji PPPK, DAK jalan, BLUD, TPG Guru, hingga pembiayaan peningkatan 11 ruas jalan strategis dan pengadaan tanah terdampak bencana.

Sekda Hendro mengapresiasi seluruh catatan dari delapan fraksi DPRD dan menyampaikan pembahasan teknis lebih rinci akan dilanjutkan bersama komisi-komisi serta Badan Anggaran DPRD.

"Saran serta masukan yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi pada prinsipnya kami dapat menerima dan akan diperhatikan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan," ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Banjarnegara, Marno menegaskan pentingnya tahapan penyampaian jawaban eksekutif ini dalam proses pembentukan regulasi anggaran daerah dengan menjelaskan jawaban dari pandangan umum fraksi.

Sebelumnya, masing-masing fraksi di DPRD menyampaikan pandangan umum yang memuat pendapat, pertanyaan, saran, serta masukan terhadap kebijakan pembahasan anggaran.

"Hal tersebut tentunya menjadi bahan bagi Pemkab Banjarnegara dalam memberikan penjelasan dan tanggapan, sehingga proses pembahasan anggaran tahun 2026 dapat bermakna dan mengakomodasi kepentingan masyarakat,” ujarnya.***