RRI. CO.ID, Banyumas - Demokrasi di era digital tidak cukup diwujudkan hanya dengan aktif di media sosial. Generasi muda juga dituntut berani menyampaikan aspirasi, peduli terhadap persoalan di lingkungan sekitar, serta menjadi pemilih yang cerdas pada Pemilu 2029.Pesan itu mengemuka dalam Dialog Demokrasi di Era Digital yang digelar di Heterospace Purwokerto, Sabtu (18/7/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah Bambang Baharudin ( BHB) , pakar kebijakan publik FISIP Unsoed Prof. Dr. Dwiyanto Indiahono, serta mantan Komisioner KPU Banyumas Hanan Wiyoko sebagai narasumber. Dialog diikuti puluhan pelajar SMKN 1 Purwokerto.

Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah Bambang Baharudin mengatakan demokrasi saat ini menghadapi tantangan yang berbeda dibanding tiga dekade lalu. Perkembangan media sosial dan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Menurutnya, ruang demokrasi yang diperjuangkan sejak Reformasi 1998 harus terus dijaga agar tidak mengalami kemunduran. Karena itu, generasi muda perlu memahami nilai-nilai demokrasi dan tidak bersikap apatis terhadap politik maupun jalannya pemerintahan.

"Pelajar hari ini adalah calon pemimpin masa depan. Mereka harus memahami demokrasi, berani menyampaikan pendapat, memberikan kritik yang konstruktif, serta berpartisipasi nyata dalam kehidupan berbangsa, bukan hanya menjadi penonton di media sosial," ujar Bambang.

BHB menilai kemajuan digital seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas demokrasi, bukan sekadar ruang mencari popularitas atau mengikuti isu yang sedang viral.

Sementara itu, Guru Besar FISIP Unsoed Prof. Dr. Dwiyanto Indiahono mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan viralitas sebagai dasar utama dalam mengambil kebijakan. Kebijakan yang baru diubah setelah mendapat tekanan publik menunjukkan lemahnya proses perumusan sejak awal.

Pemerintah seharusnya lebih banyak berdialog dengan masyarakat sebelum sebuah kebijakan diterapkan. "Kalau kebijakan berubah karena viral, berarti ada yang kurang dalam proses penyusunannya. Aspirasi masyarakat seharusnya didengar sejak awal, bukan setelah muncul protes," katanya.

Prof Indiahono juga mengajak pelajar memanfaatkan teknologi digital secara produktif. Ia mencontohkan berbagai komunitas anak muda yang mampu menggabungkan aktivitas di dunia maya dengan aksi nyata di masyarakat, mulai dari pelestarian lingkungan hingga pemberdayaan ekonomi desa.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya membangun pergaulan yang beragam di media sosial agar tidak terjebak dalam "echo chamber", yakni kondisi ketika seseorang hanya berinteraksi dengan kelompok yang memiliki pandangan sama.

"Demokrasi mengajarkan kita untuk terbiasa menerima perbedaan pendapat. Semakin beragam teman di media sosial, semakin luas cara pandang kita," ujarnya.

Di hadapan para pelajar, mantan Komisioner KPU Banyumas Hanan Wiyoko menekankan pentingnya pendidikan politik bagi generasi muda yang akan menjadi pemilih pada Pemilu 2029.

Hanan menjelaskan bahwa pemilu merupakan sarana masyarakat memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pemimpin melalui hak pilih. Pemimpin yang dinilai amanah layak dipilih kembali, sedangkan yang tidak memenuhi harapan masyarakat dapat diganti melalui mekanisme demokrasi.

Karena itu, Hanan mengingatkan pelajar agar tidak mudah terpengaruh politik uang dan mampu menelusuri rekam jejak calon pemimpin melalui berbagai sumber informasi yang kredibel.

"Gunakan hak pilih dengan cerdas. Jangan tergiur politik uang dan bijaklah menggunakan media digital. Kritik boleh disampaikan, tetapi harus berdasarkan fakta, santun, dan tidak mengandung ujaran kebencian," pesannya.