Anggota MPR Siti Mukaromah Tampung Aspirasi Warga Terkait Lingkungan

RRI.CO.ID, Banyumas - Lebih dari seratus peserta dari berbagai organisasi masyarakat di Kabupaten Banyumas dan Cilacap mengikuti kegiatan Aspirasi Masyarakat (Asmas) yang digelar Anggota MPR/DPR RI, Siti Mukaromah, di salah satu hotel di Purwokerto, Sabtu (20/6/2026) malam.

Kegiatan bertajuk “Pembangunan Nasional Berwawasan Lingkungan” tersebut, menjadi forum dialog antara masyarakat dan wakil rakyat. Untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi warga, khususnya terkait dampak lingkungan akibat proyek pembangunan maupun aktivitas usaha yang dinilai kurang memperhatikan kelestarian alam.

Dalam kesempatan itu, Siti Mukaromah menjelaskan bahwa program Asmas merupakan wadah bagi anggota DPR dan MPR untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

"Program ini dilakukan agar masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan keluhan, harapan, maupun persoalan yang mereka hadapi. Aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan perjuangan kami di DPR RI sesuai kewenangan dan mekanisme yang ada," katanya.

Menurutnya, keberadaan forum aspirasi masyarakat sangat penting sebagai sarana komunikasi yang konstruktif antara masyarakat dan pemerintah. Dengan cara tersebut, berbagai persoalan dapat disampaikan tanpa harus menimbulkan konflik atau kegaduhan di tengah masyarakat.

Pada kegiatan tersebut, isu lingkungan menjadi salah satu perhatian utama. Mba Erma sapaan akrab wanita asal Kedungbanteng Banyumas ini, menegaskan bahwa menjaga lingkungan harus dimulai dari lingkup terkecil, yakni keluarga dan masyarakat sekitar, sebelum berkembang menjadi gerakan yang lebih luas hingga tingkat nasional.

"Alam akan memberikan manfaat kepada manusia apabila kita juga mampu menjaga dan merawatnya. Karena itu, kesadaran menjaga lingkungan harus menjadi tanggung jawab bersama," ujarnya.

Terkait penolakan sebagian warga Banyumas terhadap sejumlah aktivitas pertambangan, termasuk penambangan batuan dan pasir Erma mengaku memahami kekhawatiran masyarakat.

Menurutnya, persoalan lingkungan di Banyumas bukan hanya terkait aktivitas pertambangan baru, tetapi juga berbagai praktik penambangan liar yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.Ia mencontohkan aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah Gumelar yang telah lama terjadi dan menimbulkan berbagai risiko bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar.

Selain itu, Erma juga menyoroti maraknya pengambilan batu di sejumlah aliran sungai di Banyumas. Menurutnya, aktivitas tersebut berpotensi memperparah risiko banjir karena batu-batu di sungai memiliki fungsi alami untuk menahan laju arus air.

"Ketika batu-batu di sungai terus diambil, daya tahan sungai terhadap derasnya arus berkurang. Akibatnya, banjir menjadi lebih mudah terjadi dan dampaknya bisa sampai ke permukiman warga," jelasnya.

Dirinya menilai persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah daerah hingga para pelaku usaha. Bahkan, dirinya mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Gubernur Jawa Tengah saat kegiatan reses beberapa waktu lalu.

Erma menambahkan, persoalan perizinan pertambangan yang sebagian menjadi kewenangan pemerintah pusat juga perlu menjadi perhatian bersama agar pengawasan terhadap aktivitas pertambangan dapat dilakukan secara lebih efektif.

"Kita tidak boleh hanya melihat keuntungan ekonomi jangka pendek. Yang harus dipikirkan adalah keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat dalam jangka panjang," tegasnya.