BHB Ajak Perbaiki Penyelenggara Pemilu di Daerah

RRI.CO.ID, Banyumas- Untuk meningkatkan kualitas demokrasi, khususnya di wilayah Banyumas, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Haryanto Bachrudin (BHB), mengumpulkan para eks penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan.

Kegiatan tersebut berupa diskusi bertajuk “Tantangan Demokrasi dari Eksternal” yang berlangsung di Balai Kelurahan Karangwangkal, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Rabu (18/3/2026) siang. Acara ini dihadiri perwakilan mantan Panwascam dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 10 kecamatan.

Politisi dari PDIP ini mengatakan, meskipun dalam pelaksanaan Pemilu 2024 masih ditemukan ketidaknetralan penyelenggara pemilu, dirinya yakin pada pemilu berikutnya akan berjalan lebih baik jika semua pihak peduli.

BHB menyebut sejumlah syarat agar penyelenggara pemilu bekerja profesional, yakni proses perekrutan yang jelas dan transparan, menghilangkan budaya primordial dan praktik pertemanan organisasi, serta menutup akses intervensi dari pihak luar terhadap penyelenggara pemilu.

“Kita ingin berpikir bersama dalam konteks forum ini, apa saja tantangan demokrasi dari eksternal. Ini harus menjadi kesadaran bersama bahwa untuk pembenahan, kita harus memperjuangkan netralitas dan profesionalisme penyelenggara pemilu guna menghasilkan demokrasi yang kita inginkan bersama,” kata BHB.

Sementara itu, narasumber lainnya, Ketua Bawaslu Banyumas, Imam Arif Setiadi, mengatakan bahwa pada pelaksanaan Pemilu 2024 terdapat banyak pelanggaran, termasuk terkait netralitas penyelenggara pemilu. Hal ini berdasarkan laporan pengawas mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.

“Pemilu kemarin saya katakan ugal-ugalan jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya yang saya ikuti di Banyumas. Penyelenggara pemilu ini memiliki ‘atasan’ yang berada di tingkat provinsi maupun pusat,” kata Imam Arif.

Sedangkan narasumber lainnya, Ketua PGA GMNI Banyumas, Edwi Yulianto, mengakui bahwa netralitas penyelenggara pemilu sulit dilaksanakan pada Pemilu 2024, karena sistem yang ada mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

“ Kalau mau dirubah, harus dari pusatnya. Kalau dari daerah susah, karena kita punya atasan, atasan punya atasan dan seterusnya,” kata Edwi.