PB Pemuda Muslimin Usulkan 10 Rekomendasi Evaluasi Penyelenggaraan Haji

RRI.CO.ID, Banyumas: Musim haji 2026 hampir usai dengan kepulangan hampir seluruh jemaah haji Indonesia. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan haji oleh Kementerian Haji dan Umrah RI, Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia, organisasi kepemudaan Ormas Syarikat Islam ini, secara resmi menyampaikan surat beserta dokumen Pernyataan Sikap dan Rekomendasi Kebijakan Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Ibadah Haji Nasional Berbasis Good Governance, Merit System, Transformasi Digital, dan Pelayanan Berorientasi Jemaah kepada Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.

Menurut Ketua Umum PB Pemuda Muslimin Indonesia, Dr. H. Usep Nukliri, S.Ag., M.M., Rabu, 1 Juli 2026 di Jakarta, rekomendasi ini sebagai bentuk kontribusi pemikiran strategis organisasi dalam mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji nasional di masa yang akan datang.

Dokumen rekomendasi, jelas Usep, disusun berdasarkan hasil kajian organisasi terhadap pelaksanaan ibadah haji Tahun 1447 H/2026 M, terhadap dinamika penyelenggaraan di lapangan, serta aspirasi masyarakat yang dihimpun secara konstruktif.

“Tujuan kita adalah memberikan masukan kebijakan yang dapat memperkuat sistem penyelenggaraan ibadah haji Indonesia secara profesional, transparan, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan jemaah. Kami memberikan apresiasi atas berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji tahun ini,” ujar Rektor Institut Agama Islam Bogor itu.

Menurutnya, berbagai kemajuan telah terwujud pada aspek koordinasi, pelayanan operasional, serta pemanfaatan teknologi merupakan langkah positif yang patut diapresiasi. Namun demikian, berbagai capaian tersebut perlu terus diperkuat melalui reformasi tata kelola yang lebih komprehensif.

"Penyelenggaraan ibadah haji harus terus disempurnakan sebagai proses perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Evaluasi bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk membangun sistem pelayanan publik yang semakin profesional, transparan, adaptif, dan berorientasi kepada kepentingan jemaah," tegas Usep.

Dalam kajian tersebut, PB Pemuda Muslimin Indonesia mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang masih memerlukan perhatian serius, di antaranya:

1. Penguatan tata kelola penyelenggaraan yang berorientasi kepada jemaah (Pilgrim-Centered Governance);
2. Penerapan sistem merit dalam rekrutmen dan pengelolaan petugas haji;
3. Integrasi sistem data dan transformasi digital secara menyeluruh;
4. Penguatan perlindungan bagi jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan;
5. Pengembangan sumber daya manusia haji secara berkelanjutan; serta
6. Penguatan sistem evaluasi berbasis data (Data-Driven Governance).

Sebagai tindak lanjut dari hasil analisis tersebut, PB Pemuda Muslimin Indonesia menyampaikan sepuluh rekomendasi kebijakan kepada pemerintah, antara lain penguatan prinsip good governance, implementasi sistem merit bagi petugas haji, standardisasi pelatihan dan sertifikasi nasional, digitalisasi layanan haji secara menyeluruh, perlindungan yang lebih komprehensif terhadap jemaah rentan, penguatan kolaborasi multipihak, hingga pembangunan ekosistem penyelenggaraan haji Indonesia yang berstandar global.

PB Pemuda Muslimin Indonesia menegaskan bahwa dokumen yang disampaikan bukan merupakan kritik terhadap pemerintah, melainkan bentuk tanggung jawab moral organisasi kemasyarakatan dalam memberikan kontribusi pemikiran bagi penyempurnaan pelayanan publik di bidang penyelenggaraan ibadah haji.

Pemuda Muslimin Indonesia memandang bahwa keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya diukur dari kelancaran operasional semata, tetapi juga dari kemampuan negara menghadirkan pelayanan yang aman, nyaman, adil, inklusif, transparan, dan bermartabat bagi seluruh jemaah Indonesia.

PB Pemuda Muslimin Indonesia juga menyatakan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji melalui pengembangan sumber daya manusia, edukasi publik, penyusunan rekomendasi kebijakan, serta kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Melalui penyampaian dokumen ini, PB Pemuda Muslimin Indonesia berharap proses evaluasi nasional terhadap penyelenggaraan ibadah haji dapat menghasilkan kebijakan yang semakin responsif terhadap kebutuhan jemaah serta mampu menjadikan Indonesia sebagai penyelenggara ibadah haji terbesar yang juga memiliki standar pelayanan terbaik di dunia.