Pengawasan Masyarakat untuk Cegah Penyimpangan APBD dan Dana Desa

RRI.CO.ID, Purwokerto - Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dana desa dinilai menjadi kunci penting dalam mencegah praktik korupsi. Pengawasan publik diperlukan untuk memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Gerakan Nasional Pengawasan Tindak Pidana Korupsi (GNP Tipikor) Jawa Tengah, Edo Damaraji, ST dalam program SANKSI (Suara Anti Narkoba Korupsi dan Judi) Pro 1 RRI Purwokerto. Menurutnya, potensi penyimpangan dapat terjadi pada berbagai tahapan pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

Masyarakat memiliki hak penuh untuk memperoleh informasi terkait penggunaan anggaran, termasuk dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pengawasan dapat dilakukan dengan menanyakan informasi secara langsung kepada pemerintah desa. Apabila akses informasi tidak diberikan, masyarakat dapat mengajukan permohonan secara tertulis, melapor kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tingkat kabupaten, hingga mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi provinsi.

“Kami membuka pintu pengaduan di GNP Tipikor Jawa Tengah. Silakan datang dan menyampaikan fakta serta data yang dimiliki. Banyak laporan masyarakat yang kami tindak lanjuti, dan seluruh prosesnya dilakukan secara transparan,” ujar Edo.

Selain melalui dokumen, pengawasan juga dapat dilakukan secara langsung dengan mengamati hasil pembangunan di lapangan. Masyarakat dapat memperhatikan kualitas material, ketebalan beton, serta kesesuaian volume pekerjaan dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Kedepannya masyarakat dapat semakin berani bersikap kritis dan peduli terhadap pengelolaan anggaran publik. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama dapat menjadi langkah efektif untuk menekan praktik korupsi, khususnya di tingkat desa dan daerah. (Dwinanda)