KBRN, Banyumas: Satu per satu gulungan sabut kelapa berdiameter satu meter dibuka, lalu dikelompokkan untuk disesuaikan dengan ukuran. Selanjutnya, tiga orang ibu rumah tangga yang tinggal di RT 3 RW 1 Desa Tambaknegara, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, mengambil sabut tersebut.
Lelaki paruh baya bernama Warko Handoro, meski tidak bisa berjalan sempurna karena memiliki kelainan kaki sejak lahir (tuna daksa), bersama tiga orang ibu rumah tangga yang merupakan tetangganya, menyatukan gulungan sabut kelapa berukuran kecil untuk dibuat sapu.
Dalam satu bulan, keempat orang ini dapat membuat 1.000 sapu. Selanjutnya, Warko membawa sapu tersebut ke rumah Sunardi, yang juga merupakan Ketua Kelompok Usaha Bersama (Kube) Tambak Lestari I, berjarak sekitar 500 meter dari rumah Warko.
Kepada RRI, Warko mengaku dari membuat sapu rata-rata memperoleh pendapatan sekitar Rp1.500.000 per bulan. Meski tidak besar, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ia juga memiliki usaha menjahit kain perca menjadi kerajinan seperti tas, keset, dan lainnya.
Pendapatan dari usaha membuat sapu membantu biaya kuliah anak semata wayangnya yang saat ini menempuh pendidikan di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
“Jadi tugas saya ini membawa sabut kelapa dari rumah Pak Sunardi. Karena saya seperti ini, saya menggunakan sepeda motor roda tiga. Selanjutnya sabut tersebut kita buka, lalu kita tata untuk membuat sapu,” kata Warko.
Warko telah hampir empat tahun bergabung dengan Kube Tambak Lestari I, setelah mendengar adanya usaha pembuatan sapu dari sabut kelapa. Setelah ia bertanya-tanya, ternyata sabut kelapa yang sudah dibersihkan dan dipisahkan dari kulit kelapa dapat dimanfaatkan.
“Ya ini kan bisa dikerjakan di rumah. Karena saya laki-laki, saya bertugas mengumpulkan bahan. Saya juga memberi tahu cara-cara membuat sapu kepada ibu-ibu tetangga saya, daripada mereka ngerumpi,” jelas Warko.
Warga Kurang Mampu Anggota Kube Tambak Lestari I
Deru roda besi melintas di rel kereta api jalur ganda Purwokerto–Kroya sekitar 45 menit sekali. Di bawah rel kereta itu terdapat rumah dengan lahan sekitar 1.000 meter persegi milik Sunardi.
Di belakang rumah Sunardi, yang menjadi tempat utama Kube Tambak Lestari I, terdapat ruangan berukuran 15 x 10 meter sebagai rumah produksi sapu sabut kelapa. Deru suara mesin tidak pernah berhenti dari ruangan tersebut pada siang hari.
Saat RRI Purwokerto datang pada awal November 2025, terdapat sekitar lima ibu berusia 40–60 tahun yang sedang membersihkan sabut kelapa menggunakan mesin pencacah. Suara mesin terdengar halus meski ada tiga unit yang beroperasi.
Selain itu, di belakang ruangan tersebut terdapat satu mesin berukuran besar untuk menyaring sabut kelapa yang tidak digunakan sebagai sapu, yang kemudian diolah menjadi media tanam kokopit.
Satu dari lima ibu rumah tangga yang sedang mencacah sabut kelapa bernama Warti (55). Ia telah merintis usaha pembuatan sapu sabut kelapa bersama Sunardi sejak 2015. Selain bertugas memasarkan sapu, Warti juga mencacah sabut kelapa agar menjadi lembaran-lembaran serabut.
Menurut Warti, pada awalnya proses pencacahan dilakukan secara manual, yakni dengan memukul-mukul sabut menggunakan alat logam atau kayu. Namun sejak awal 2025, mereka mendapat bantuan mesin pencacah dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
“Jadi awal-awalnya nggak pakai mesin, kita memukul sabut yang sudah kering. Kemudian lembaran sabut itu disatukan untuk jadi sapu. Kalau tugas saya semuanya, mulai dari bikin serabut agar lembut, nyerut, lalu kadang-kadang diajak juga keliling jualan sapu,” terang Warti.
Pada saat bersamaan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah juga membantu jaringan listrik dan panel surya. Dampaknya, pekerjaan mencacah sabut kelapa menjadi lebih mudah dan hasil produksi meningkat.
“Pendapatannya lumayan, satu bulan saya rata-rata Rp1 juta. Cukuplah untuk membantu suami,” kata Warti.
Kube Tambak Lestari I memiliki 10 anggota, terdiri atas satu penyandang disabilitas dan sisanya warga kurang mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ketua Kube Tambak Lestari I, Sunardi mengatakan setelah pensiun pada 2015, melihat banyak sabut kelapa di sekitar rumahnya.
Karena ada pedagang kelapa yang berjualan di pasar, namun sabut kelapanya tidak terpakai, Sunardi mencoba membuat sapu dari sabut tersebut dan memasarkannya. Ternyata hasilnya laku di pasaran.
“Ada juragan kelapa di sini, jadi belinya langsung. Satu bak mobil sabut kelapa itu Rp150 ribu. Itu bisa dibuat kira-kira 1.000 sapu, setiap bulan kita bisa produksi sapu 1.500- 2.000 buah sapu,” kata Sunardi.
Dengan harga sapu sekitar Rp7.000–Rp8.000 per buah, permintaan sapu sabut kelapa semakin meningkat. Sunardi pun mengajak tetangganya, terutama ibu-ibu, untuk bergabung membuat sapu.
Pengetasan Kemiskinan Melalui Energi Hijau
Pada Februari 2025, ia mendapat bantuan dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah berupa panel surya dan jaringan listrik. Total listrik yang dihasilkan mencapai 8 kilowatt peak (kWp), mampu menggerakkan tiga mesin pencacah dan penggiling sabut kelapa.
Panel surya dipasang di atas rumah Sunardi, tepat di atas ruang produksi sapu. Lokasi tersebut tidak terhalang bangunan atau pohon tinggi. Wilayah Rawalo yang berada di sisi selatan Banyumas juga memiliki intensitas matahari lebih tinggi dibandingkan wilayah utara.
Menurut Sunardi, sebelum mendapat bantuan PLTS dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, listrik yang digunakan sering padam karena tidak kuat untuk kebutuhan rumah tangga dan produksi sapu.
Namun sejak ada PLTS, Sunardi tidak lagi membayar listrik untuk menggerakkan mesin pembuat sapu. Listrik dari PLN kini hanya digunakan untuk keperluan rumah tangga.
“Sebulan bisa menghemat Rp150 ribu, karena sekarang hanya untuk rumah tangga saja. Selain itu, kami tidak waswas karena biasanya di sini sering pemadaman siang hari. Sekarang sudah pakai PLTS, jadi tidak masalah kalau listrik padam,” jelas Sunardi.
Saat ini sapu buatan Kube Tambak Lestari I belum memiliki nama dagang. Namun, produk mereka sudah memenuhi permintaan pasar Banyumas dan sekitarnya. Sejumlah anak muda di Desa Tambaknegara juga memasarkan secara daring hingga ke Sumatra dan Kalimantan.
Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah Wilayah Slamet Selatan, Mahendra Dwi Atmoko, mengatakan di Indonesia dikenal dua sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap, yaitu sistem on grid yang terkoneksi dengan jaringan PLN dan off grid yang berdiri sendiri tanpa koneksi PLN.
“Untuk bantuan PLTS yang kami berikan kepada Kube Tambak Lestari I menggunakan sistem on-grid tanpa baterai. Jadi bisa digunakan bersamaan dengan listrik PLN, tinggal menekan saklar untuk memilih sumber dayanya,” jelas Mahendra.
Pembangunan PLTS mulai meningkat sejak adanya ketentuan tentang sistem on grid sekitar tahun 2018. Sejak itu, masyarakat maupun dunia usaha semakin banyak yang beralih memanfaatkan energi surya.
“Saat ini fokus kami di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah membantu pembangunan PLTS untuk sektor UMKM dan pertanian. Fokus ini bagian dari upaya pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Mahendra menambahkan, warga yang termasuk dalam DTKS menerima bantuan peralatan usaha dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Dinas ESDM kemudian bersinergi dengan memberikan dukungan energi melalui pemasangan PLTS agar biaya produksi bisa ditekan.
“Kalau pakai listrik PLN, tentu mereka terbebani biaya produksi. Dengan PLTS, biaya listrik bisa berkurang atau bahkan tidak membayar sama sekali. Harapannya penghasilan meningkat dan kesejahteraan warga ikut naik,” kata Mahendra.
Beberapa lokasi penerima bantuan PLTS untuk UMKM di Banyumas antara lain Desa Tambaknegara untuk usaha sapu sabut kelapa, Desa Kutaliman untuk usaha air minum isi ulang, dan Desa Pajerukan Kecamatan Kalibagor untuk usaha tusuk sate. Semua kelompok usaha tersebut terdiri dari warga kurang mampu yang terdata di DTKS.
PLTS di Desa Tambaknegara dan Pajerukan memiliki kapasitas 8 kWp, sedangkan di Kutaliman sebesar 2 kWp. Sementara di sektor pertanian, ESDM juga membangun pompa air tenaga surya di Desa Adirja, Kecamatan Adipala, Cilacap, dengan kapasitas 12 kWp.
“Kalau yang di Banyumas untuk pertanian memang belum ada, baru di Cilacap. Tahun depan kami mengusulkan pembangunan serupa untuk Banyumas karena potensinya besar,” jelas Mahendra.
Menurut Mahendra, saat ini di wilayah kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan terdapat 29 lokasi PLTS di Kabupaten Banyumas dengan kapasitas total 2.099 kWp dan 38 lokasi di Kabupaten Cilacap dengan total kapasitas 6.312 kWp. Pemanfaatannya beragam, mulai dari industri, UMKM, rumah tangga hingga pertanian.
Sebagian besar PLTS di Banyumas dan Cilacap dibangun secara mandiri oleh masyarakat atau melalui program tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan seperti PT Pertamina. Sementara PLTS yang dibangun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tercatat empat lokasi di Banyumas dan tujuh lokasi di Cilacap.
“Data kami bisa jadi belum mencakup semuanya, karena masih banyak rumah tangga yang membangun PLTS secara mandiri dan belum terlaporkan,” ungkap Mahendra.
Mengenai perawatan, Mahendra menjelaskan bahwa PLTS bantuan pemerintah bersifat hibah. Setelah diserahkan, tanggung jawab pemeliharaan berada sepenuhnya pada kelompok penerima manfaat. Namun pihaknya tetap memberikan pendampingan dan edukasi cara perawatan.
“PLTS ini perawatannya ringan, hanya perlu pembersihan panel secara berkala. Kami pilih teknologi tanpa baterai agar lebih sederhana dan tidak menimbulkan biaya penggantian di kemudian hari,” tuturnya.
Mahendra menambahkan, secara keseluruhan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Jawa Tengah hingga 2024 telah mencapai sekitar 20 persen dari total energi yang digunakan. Angka ini berasal dari berbagai sumber EBT seperti PLTS, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), dan biogas.
Sejalan Program Kementerian ESDM
Upaya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah sejalan dengan langkah nasional dalam mempercepat transisi energi bersih. Kementerian ESDM dalam keterangan resminya pada 14 Agustus 2025 menyebut, Indonesia memiliki potensi energi surya mencapai 3.294 Gigawatt peak (GWp).
Namun hingga Desember 2024, pemanfaatannya baru sekitar 912 Megawatt (MW). Angka ini menunjukkan masih terbukanya peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin transisi energi di kawasan regional maupun global. Tujuannya jelas: meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan energi baru terbarukan.
Untuk memperkuat langkah itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan bilateral dengan produsen Solar Photovoltaic (PV) asal Tiongkok, Trina Solar. Pertemuan tersebut membahas kerja sama dengan PT Trina Mas Agra Indonesia (TMAI), perusahaan patungan antara Trina Solar dan mitra lokal yang beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Jawa Tengah.
TMAI yang berdiri pada 2023 menjadi pabrik terintegrasi tier-1 pertama di Indonesia untuk produksi sel dan modul surya. Kapasitas awalnya mencapai 1 GWp per tahun, dengan target ekspansi hingga 3 GW dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
“Kita tahu potensi energi surya Indonesia mencapai ribuan gigawatt. Karena itu, perlu dijajaki kerja sama dengan produsen Solar PV agar potensi besar ini bisa dioptimalkan untuk mencapai ketahanan dan swasembada energi,” ujar Bahlil di Tiongkok.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....