KBRN, Banyumas: Pemerintah Kabupaten Banyumas menegaskan komitmennya mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini ditegaskan dalam Roadshow Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang dipimpin Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono.

Selain meninjau beberapa proyek infrastruktur, rombongan juga meresmikan bantuan RTLH di Desa Bogangin, Kecamatan Sumpiuh. Lokasi tersebut menjadi salah satu titik prioritas perbaikan hunian warga.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) Banyumas Sakti Suprabowo, menjelaskan bahwa percepatan program RTLH di Banyumas sejalan dengan Program 3 Juta Rumah dari Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Program ini juga mendukung Trilas Bupati, khususnya program ke-6, yaitu percepatan pengentasan kemiskinan,” ujarnya.

Untuk memperkuat eksekusi di tingkat desa, Pemkab Banyumas telah menerbitkan Surat Edaran Bupati yang mendorong pemerintah desa mengalokasikan anggaran perbaikan RTLH dalam APBDes.

Data Dinperkim menunjukkan masih ada sekitar 70.000 RTLH yang membutuhkan penanganan. Tahun ini, pemerintah daerah mengajukan 5.000 unit bantuan senilai Rp100 miliar kepada pemerintah pusat.

Realisasi RTLH tahun 2025 berasal dari berbagai sumber pendanaan, baik pemerintah maupun lembaga sosial dan sektor swasta. Dinperkim mencatat kontribusi APBN sebanyak 851 unit, Provinsi 831 unit, APBD Kabupaten 503 unit, Dana Desa 358 unit, Baznas Provinsi 11 unit, Baznas Kabupaten 54 unit, CSR Bank Jateng 23 unit, Semen Gresik 243 unit (dalam bentuk material), Yayasan Buddha Tzu Chi 500 unit, Astra Internasional 165 unit, serta CSR lainnya 10 unit.

“Desa Watuagung (40 unit), Selanegara (33), dan Bogangin (30) menjadi desa penerima terbanyak dari APBD Kabupaten,” ucap Sakti

Sakti menambahkan, penyaluran bantuan dilakukan melalui kerja sama dengan BKK. Setiap penerima dibuatkan rekening khusus untuk memastikan transparansi, dengan komposisi dana Rp3 juta untuk upah dan Rp12 juta untuk material.

Bupati Sadewo menegaskan bahwa keberhasilan penanganan RTLH tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak. Ia mencontohkan bantuan dari Yayasan Buddha Tzu Chi yang seluruhnya dialokasikan untuk Banyumas.

Menurutnya, peningkatan taraf hidup masyarakat tidak cukup hanya dengan rencana besar, tetapi menuntut tindakan nyata.

“Ini bukti bahwa kerja sama dan kepedulian membawa hasil nyata. Menjadi kepala daerah atau kepala desa bukan soal visi-misi, tetapi bagaimana bekerja sungguh-sungguh agar masyarakat semakin sejahtera,” ucap Sadewo.

Dengan dukungan lintas sektor, program RTLH di Banyumas diharapkan mampu mempercepat terwujudnya hunian layak dan memperbaiki kesejahteraan warga secara berkelanjutan.