KBRN, Banyumas: Menjadi seorang ibu bukanlah perkara yang mudah. Perjuangan antara hidup dan mati dari Suswati (43) saat menjalani persalinan harus diwarnai dengan kekhawatiran atas biaya layanan yang tinggi. Disinilah Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memainkan peranannya sebagai jaring pengaman sosial.

“Inget banget pengalaman pahit saat lahiran anak kedua di tahun 2008 waktu belum ada Program JKN dari BPJS Kesehatan. Kondisi bayi terlahir prematur. Namun karena kami tidak punya cukup uang, akhirnya suami saya harus keliling kesana kemari untuk mencari bantuan,” katanya haru.

Kenyataan pahit harus diterima Suswati saat janinnya yang baru memasuki bulan kedelapan harus terlahir prematur dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Dalam situasi ini jaminan kesehatan krusial untuk dimiliki sebagai antisipasi atas tingginya risiko keuangan yang timbul atas layanan kesehatan yang diterima.

“Pusing banget karena anak harus segera mendapat penanganan intensif. Saat itu total pengeluaran untuk layanan kesehatan dan akomodasi mungkin sampai satu juta dalam setiap harinya. Penghasilan suami sebagai buruh bangunan tentu tidak cukup. Sempat khawatir saat hamil anak ketiga di tahun 2019. Apakah kesulitan seperti ini harus diulang lagi?” jawabnya dengan penuh pengharapan.

Menantikan kehadiran buah hati setelah penantian panjang selama kehamilan adalah momen menggembirakan dan paling ditunggu oleh setiap pasangan. Namun kebahagiaan tersebut seringkali terganggu karena kekhawatiran akan tanggungan biaya persalinan yang tidak sedikit.

Suswati yang kala itu belum memiliki jaminan kesehatan merasakan betul bagaimana sulitnya menanggung biaya yang harus dibayarkan atas layanan kesehatan yang ia dan bayinya terima. Hingga pada tahun 2014 ia dan keluarga akhirnya terdaftar sebagai peserta JKN. Menurutnya penting untuk bergabung dalam kepesertaan JKN mengingat kondisi kesehatan keluarga di masa depan yang sulit diprediksi.

Memasuki kehamilan ketiganya, Suswati yang ditemui Tim Jamkesnews mengaku rutin memanfaatkan Program JKN untuk kontrol kehamilan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Peserta JKN dapat mengakses layanan di FKTP untuk kontrol kehamilan dan persalinan cukup dengan memastikan kepesertaan JKN aktif.

“Saat hari persalinan sudah ditunggu sekitar enam jam di Puskesmas tapi air ketuban tetap tidak pecah padahal sudah pembukaan sembilan. Akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit untuk tindakan induksi persalinan. Penanganannya cepat dan alhamdulillah bisa persalinan normal,” katanya.

Suswati bersyukur dengan kehadiran Program JKN yang memberikan ketenangan selama proses kehamilan hingga pasca persalinan anak ketiganya. Seluruh penanganan medis yang diperlukan untuknya dan sang bayi dapat dijamin oleh Program JKN secara penuh.

“Alhamdulillah semua disetarakan tidak ada pembedaan dengan pasien umum. Puas dengan layanan dari Program JKN. Kapok dengan pengalaman lahiran anak kedua yang benar-benar repot. Dengan status kepesertaan JKN aktif semuanya jadi mudah, saat butuh layanan kesehatan sekarang cukup nunjukin KTP,” ujarnya.

Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan membuktikan bahwa layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara merupakan hak yang senantiasa dapat dirasakan oleh pesertanya. Ibu hamil dapat dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) karena kondisi kehamilan berisiko tinggi yang dapat membahayakan keselamatan ibu dan anak.

“Saat ini kami sekeluarga selalu mengandalkan Program JKN untuk menghadapi setiap permasalahan kesehatan yang bisa terjadi kapan saja. Seperti di tahun 2016 saat suami terkena flek paru-paru atau tuberculosis. Dadanya terasa sesak karena batuk yang tidak kunjung sembuh selama satu bulan. Rawat jalan rutin selama satu tahun alhamdulillah sembuh. Semua obat dan pemeriksaan rontgen ditanggung Program JKN,” tuturnya.