KBRN, Waisai: Ketua DPRK Raja Ampat Mohammad Taufik Sarasa meminta Pemerintah Kabupaten untuk segera menyampaikan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025. Hingga saat ini belum ada kejelasan terkait RAPBD tahun 2025.

Menurut Taufik, pernah ada pembahasan RAPBD 2025 di Jakarta pada Desember lalu. Namun, tidak banyak pimpinan OPD yang hadir. Akibatnya pembahasan mundur dan hingga saat ini belum ada informasi terkait rancangan APBD dari tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD.

"Sempat ada informasi akan ada rancangan peraturan bupati terkait APBD 2025, tapi sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari Pemkab," katanya, Jumat (14/2/2025).

Ia menerangkan dengan tidak adanya pengesahan APBD hingga saat ini membuat program pembangunan terkendala dan belum bisa direalisasikan dengan cepat. Pihaknya berharap setelah ada pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih segera dilakukan pembahasan APBD.

DPRK, kata dia, akan segera duduk bersama bupati terpilih untuk membicarakan persoalan APBD tahun 2025. Di dewan ada 20 anggota legislatif yang merupakan representasi masyarakat untuk membahas anggaran daerah tahun 2025.

Taufik menambahkan saat ini DPRK sudah memiliki alat kelengkapan Badan Anggaran dan Komisi III yang bisa melakukan rapat dengar pendapat membahas susah tahap mana rancangan APBD di eksekutif. Pihaknya berharap angara APBD bisa cepat selesai agar batuan dana kampung bisa segera dicairkan.

"Rancangan APBD Raja Ampat sudah diserahkan saat pembahasa di Jakarta. bersama DPRK. Namun dokumen tersebut belum dibuka karena Tim Anggaran Pemerintah Daerah tidak hadir serta banyak pimpinan OPD yang absen," kata dia.