Lima Pilar Peradaban Islam Jadi Kunci Masyarakat Damai dan Sejahtera

  • 27 Jun 2026 20:59 WIB
  •  Purwokerto

RRI.CO.ID, Banyumas - Upaya mewujudkan tatanan masyarakat yang damai, beradab, serta mampu menjawab tantangan zaman memerlukan fondasi yang kokoh. Dalam ajaran Islam, setidaknya terdapat lima pilar utama yang harus diimplementasikan secara kolektif guna mengonstruksi sebuah peradaban masyarakat yang madani dan inklusif.

Hal tersebut diuraikan oleh akademisi sekaligus pendakwah, Ustaz Dr. Shofiyulloh, M.H.I., dalam program Mutiara Pagi Pro 1 Purwokerto, Minggu (21/06/2026). Kelima pilar universal tersebut meliputi keadilan sosial (al-adalah al-ijtima'iyah), persatuan dan perdamaian (al-wahdatu was-silmil ijtima'i), pembangunan moral (binaul mujtama al-akhlaqi), partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, serta perwujudan kesejahteraan bersama (al-maslahatul ammah).

Ustaz Shofiyulloh menegaskan, pilar keadilan sosial menuntut komitmen mutlak tanpa memandang sekat kekeluargaan maupun jabatan. Selain itu, keadilan juga harus menyentuh aspek pemerataan ekonomi agar sirkulasi harta tidak tersentralisasi pada kelompok tertentu.

"Keadilan sosial juga berkaitan dengan pemerataan kesejahteraan. Jadi pemerintah atau siapa pun, terutama orang-orang kaya, bagaimana kemudian pemerataan harta yang dimiliki itu harus beredar di antara semua orang, semua kalangan, terutama orang-orang yang membutuhkan. Tidak boleh kemudian hanya berputar di antara orang-orang yang kaya saja," ungkapnya.

Terkait aspek partisipasi publik, Shofiyulloh juga menyoroti hak konstitusional sekaligus hak syariat masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, termasuk melalui aksi demonstrasi di lapangan. Namun, ia memberikan catatan kritis agar penyampaian pendapat tidak bergeser menjadi tindakan premanisme, merusak fasilitas umum, atau sekadar mengedepankan ego kelompok tanpa kedalaman analisis.

Ia menceritakan pengalaman pribadinya semasa mahasiswa, di mana setiap aksi turun ke jalan selalu didahului oleh ruang diskusi ilmiah dengan mengundang para pakar kebijakan publik dan ekonom. Menurutnya, kritik yang dilayangkan kepada pemangku kebijakan idealnya harus linier dengan tawaran solusi konkrit, bukan asal menulis tuntutan sepihak.

Menutup tausiahnya, Shofiyulloh mengajak masyarakat untuk menggeser paradigma dalam merespons dinamika sosial, termasuk saat menghadapi perilaku buruk, kesombongan, atau kikir dari sesama anggota masyarakat. Evaluasi personal dan keikhlasan dalam berbuat kebajikan secara mandiri dinilai jauh lebih krusial dibandingkan melulu menuntut timbal balik dari manusia.

"Lapangan perjuangan itu ada di sana. Jadi tetap kita fokusnya adalah jalbul mashalih (meraih kemaslahatan) dan juga dar'ul mafasid (menolak kemudaratan). Kalau lima pilar ini betul-betul kita upayakan dan betul-betul kita implementasikan, insyaallah terwujudlah masyarakat yang betul-betul masyarakat madani yang berperadaban," ujarnya.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....