RRI.CO.ID, Purwokerto – Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah dinilai menjadi salah satu upaya penting untuk mencegah penyimpangan anggaran. Pengawasan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga hak sekaligus kewajiban warga negara demi memastikan program pemerintah berjalan sesuai sasaran.

Ketua Umum Aliansi Masyarakat Peduli Eksekutif dan Legislatif Republik Indonesia (Ampel RI), Adi Gondrong, mengatakan masyarakat perlu berani mengawasi pelaksanaan pembangunan di lingkungan sekitarnya. Menurutnya, pengawasan dapat dimulai dari proyek-proyek pemerintah di tingkat desa hingga daerah.

"Yang paling mudah itu dari proyek-proyek. Masyarakat harus bisa mengawasi pelaksanaannya. Kalau memang ada dugaan penyimpangan, laporkan disertai bukti," katanya dalam dialog SANKSI Suara Anti Narkoba, Korupsi, dan Judi Pro 1 RRI Purwokerto.

Ia menjelaskan, laporan dugaan penyimpangan sebaiknya disampaikan melalui mekanisme resmi, seperti Inspektorat, dengan melampirkan sedikitnya dua alat bukti agar dapat ditindaklanjuti.

Menurut Adi, transparansi pelaksanaan proyek pemerintah masih menjadi tantangan. Salah satunya terlihat dari sulitnya masyarakat mengakses dokumen rencana anggaran biaya (RAB), padahal dokumen tersebut diperlukan sebagai dasar pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

"Kalau RAB bisa diakses masyarakat, pengawasan akan lebih mudah dilakukan. Selama ini justru menjadi dokumen yang sangat sulit diperoleh," ujarnya.

Selain pengawasan langsung, Adi juga menilai media sosial dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun kritik terhadap pelayanan publik. Menurutnya, berbagai persoalan di lapangan sering kali lebih cepat mendapat perhatian setelah menjadi sorotan publik.

"Kalau sudah viral biasanya pemerintah lebih cepat merespons. Itu yang selama ini sering terjadi," katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat tetap mengedepankan data dan fakta sebelum menyampaikan dugaan penyimpangan agar tidak menimbulkan informasi yang keliru.

Adi juga mengajak masyarakat untuk tidak takut melaporkan dugaan penyimpangan apabila memiliki bukti yang cukup. Menurutnya, partisipasi publik menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

"Kalau menemukan kejanggalan, silakan laporkan. Yang penting ada bukti sehingga bisa diproses sesuai mekanisme yang berlaku," pungkasnya. (Kartika)