Bismillah dalam Tradisi Melayu & Jejak Sejarah Kesultanan Kadriah Pontianak

📄 Abstrak

Bismillahirrahmanirrahim telah menjadi pembuka tulisan dan dasar keyakinan di tanah Melayu sejak ratusan tahun silam — jejak tertuanya tercatat pada Batu Bersurat Pengkalan Kempas (abad ke-13/14) dan Piagam Terengganu (1303 M). Tradisi ini terus dijaga, termasuk oleh Kesultanan Kadriah Pontianak, di mana seluruh surat dan dokumen resmi para Sultan senantiasa diawali dengan Bismillah. Salah satu tokoh terbesarnya adalah Sultan Hamid II (Syarif Abdul Hamid Alkadrie), yang menjabat sebagai Kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat sekaligus Ketua BFO. Pada 2–3 Maret 1949, beliau memimpin delegasi menemui Bung Karno di pengasingan Muntok, Pulau Bangka, menghasilkan kesepakatan berjuang bersama menuju Indonesia yang utuh dan berdaulat. Meskipun pertemuan tersebut bukan sidang resmi PBB, kedudukan beliau dan hasil kesepakatan diakui secara internasional melalui dokumen UNCI/PBB. Bismillah bukan sekadar kalimat pembuka, melainkan pengakuan bahwa segala sesuatu bermula, berjalan, dan berakhir atas izin Allah.

📝 Bismillah dalam Sastra Melayu Lama

Sejak masa awal penulisan Melayu, Bismillah menjadi pembuka wajib dalam hampir semua karya tulis. Kaidah pengarang Melayu lama: awali dengan Bismillah → puji Allah (hamdalah) → selawat kepada Nabi ﷺ → baru isi karya.

Pembukaan masyhur yang ditemukan dalam naskah-naskah Melayu kuno:

"Bismillah itu permulaan kalam, Dengan nama Allah Khalik al-'Alam"

— Syair Ikan Terubuk (abad ke-18)

"Bismillah itu permulaan kata, Dengan nama Tuhan alam semesta"

— Syair Abdul Muluk, Raja Ali Haji (abad ke-19)

Jejak tertulis tertua Bismillah dalam bahasa Melayu:

- 🪨 Batu Bersurat Pengkalan Kempas — Abad ke-13/14

Ditemukan di Negeri Sembilan, Malaysia. Pada penampang utara tertulis: "Bismillahirrahmanirrahim, dara buta buka atatada milikna Ahmad Majanu..." — ini adalah jejak Bismillah tertua yang tertulis dalam bahasa Melayu, menggabungkan huruf Kawi dan Jawi, diperkirakan lebih awal dari abad ke-14.

- 🪨 Piagam Terengganu — Tahun 1303 Masehi (702 H)

Ditemukan di Kuala Berang, Terengganu. Ditulis dalam huruf Jawi, dimulai dengan: "Bismillahirrahmanirrahim" — ini adalah bukti tertua penggunaan huruf Arab/Jawi untuk menulis bahasa Melayu, dan memuat ketentuan hukum Islam di tanah Melayu, lebih awal dari Hikayat Raja-Raja Pasai.

- 📜 Naskah Tanjung Tanah — Abad ke-14 awal

Ditemukan di Kerinci, Jambi. Ditulis dalam huruf Kawi, berisi undang-undang, diperkirakan sekitar tahun 1300–1350 M. Namun karena ditulis dalam huruf Kawi, belum menggunakan lafaz Bismillah seperti yang kita kenal sekarang.

- ✉️ Surat Sultan Abu Hayat dari Ternate — Tahun 1521–1522

Dikirim kepada Raja Portugal, tersimpan di Arsip Nasional Lisboa. Sering disebut sebagai naskah Melayu di atas kertas tertua yang bertarikh pasti, namun usianya lebih muda dibanding Piagam Terengganu.

- 📖 Hikayat Raja-Raja Pasai — Abad ke-14 pertengahan

Karya sastra Melayu tertua yang lengkap dan masih utuh, dibuka dengan Bismillah.

Kesimpulan: Bismillah sudah ada dan digunakan dalam tulisan Melayu ratusan tahun sebelum karya-karya sastra Melayu klasik yang kita kenal sekarang ditulis.

🕌 Bismillah di Setiap Surat Kesultanan Kadriah Pontianak

Seluruh surat resmi dan dokumen yang dikeluarkan oleh Kesultanan Kadriah Pontianak senantiasa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian terlihat dalam naskah-naskah koleksi arsip: surat perjanjian dengan Belanda, surat kepada penguasa negeri lain, hingga surat pribadi para Sultan. Struktur surat Sultan Pontianak selalu dimulai dengan Bismillah, diikuti alhamdulillah, isi surat, penutup dengan tanggal hijriah, dan cap bertuliskan "al-wathiq billah" — yang berarti "orang yang berpegang teguh kepada Allah".

Adat ini berlanjut hingga masa Sultan Hamid II — Syarif Abdul Hamid Alkadrie, Sultan ke-7 Kesultanan Kadriah Pontianak. Seluruh surat, dokumen, dan pernyataan resmi beliau senantiasa diawali dengan:

"Bismillahirrahmanirrahim"

Identitas Sultan Hamid II:

- Nama lengkap: Syarif Abdul Hamid Alkadrie

- Gelar resmi: Sultan Hamid II, Sultan ke-7 Kesultanan Qadriah Pontianak

- Lahir: 12 Juli 1913, Istana Kadriah Pontianak

- Wafat: 30 Maret 1978, Jakarta

- Berkuasa: 1945–1950

Peran utama:

- Satu-satunya Kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat (1946–1950)

- Ketua BFO / Majelis Permusyawaratan Federal & Menteri Negara RIS

- Perancang resmi Lambang Negara Garuda Pancasila — diakui secara resmi oleh Kemendikbud tahun 2016

- Satu-satunya orang Indonesia yang meraih pangkat Mayor Jenderal KNIL

Dokumen dan surat penting beliau:

- Pledoi Sidang Mahkamah Agung, 25 Maret 1953 — pembelaan diri dalam sidang, diterbitkan sebagai buku

- Surat-surat resmi KMB 1949 di Den Haag

- Laporan misi diplomatik ke AS & Arab Saudi 1947, tersimpan di Arsip Nasional Belanda

- Arsip pribadi 1946–1996 di Nationaal Archief Belanda No. 2.21.470

📅 Pertemuan Bersejarah di Muntok, 2–3 Maret 1949

Akibat Agresi Militer Belanda II (Desember 1948), Bung Karno, Bung Hatta dan para pemimpin Republik Indonesia diasingkan Belanda ke Muntok, Pulau Bangka. Sebelum kunjungan Sultan Hamid II, sudah ada pejabat daerah dan delegasi yang datang ke Muntok. Namun pada 2–3 Maret 1949, Sultan Hamid II — dalam kapasitas sebagai Kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat sekaligus Ketua Badan Permusyawaratan Federal (BFO) — memimpin rombongan lengkap delegasi BFO menemui Bung Karno di Pesanggrahan Menumbing dan Pesanggrahan BTW, Muntok. Beliau adalah kepala negara bagian yang datang langsung menjenguk Bung Karno di pengasingan tersebut.

Delegasi BFO yang hadir: Sultan Hamid II, Anak Agung Gde Agung (NIT), Mr. Djumhana (Pasundan), Raja Kaliamsyah Sinaga (Sumatera Timur), dan Abdul Rivai (Banjar).

Hasil kesepakatan:

- Meminta pemulihan Pemerintah Republik Indonesia sebagai syarat perundingan dengan Belanda

- Kubu Republik dan kubu Federal sepakat berjuang bersama menuju Indonesia yang utuh dan berdaulat

- Menjadi dasar kuat sebelum Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Agustus 1949

Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) dibentuk atas kesepakatan 22 Oktober 1946 di Pontianak, meliputi 12 kerajaan/swapraja di Kalimantan Barat. Status hukumnya diakui secara resmi 14 Mei 1947 dan diperkuat SK Residen Kalimantan Barat No. 161 tanggal 10 Mei 1948.

📌 Pengakuan Resmi & Dokumen PBB

Pertemuan langsung di Muntok bukan sidang resmi PBB, sehingga tidak ada catatan langsung dalam protokol sidang PBB. Namun kedudukan dan hasil-hasilnya diakui secara resmi dalam dokumen PBB:

- Resolusi Dewan Keamanan PBB, 28 Januari 1949: Menuntut pembebasan para pemimpin RI yang ditawan, pemulihan fungsi Pemerintah RI di Yogyakarta, dan penyelenggaraan Konferensi Meja Bundar — menjadi dasar hukum internasional seluruh proses tersebut.

- Laporan UNCI (United Nations Commission for Indonesia) No. S/1417, 8 November 1949: Tertulis secara resmi: "H.H. Sultan Hamid II, Chairman of the Federal Consultative Assembly (BFO) Delegation" — mengakui beliau sebagai Ketua BFO dan Kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat dalam perundingan internasional.

- Pengakuan Daerah Istimewa Kalimantan Barat: Statuta DIKB ditandatangani 12 Mei 1947, diakui secara hukum oleh Belanda dan dicatat dalam dokumen internasional. Pada 27 Desember 1949, penyerahan kedaulatan diakui PBB, dan DIKB resmi menjadi salah satu negara bagian Republik Indonesia Serikat. Pada 1 Januari 1950, DIKB resmi bergabung ke dalam RIS — proses ini tercatat dalam arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bagian dari pengakuan kedaulatan Indonesia.

👤 Lingkungan dan Orang-Orang Terdekat Sultan Hamid II

Terdapat tiga tokoh yang sering tertukar namanya, meskipun masing-masing memiliki peran dan lingkungan yang berbeda:

🏰 1. Pangeran Syarif Ibrahim bin Ahmad Alkadrie — Pontianak

- Lingkungan: Istana Kesultanan Kadriah Pontianak

- Peran: Ajudan pribadi sekaligus penerjemah resmi Sultan Hamid II

- Periode: 1958–1978

🏠 2. Syarif Max Yusuf Alkadrie — Jakarta

- Panggilan akrab: Om Max

- Gelar: Pangeran Jaya Putra dari Ratu Cikra

- Lingkungan: Kediaman pribadi Sultan Hamid II di Jalan Jeruk Purut, Jakarta Selatan

- Peran: Sekretaris Pribadi Sultan Hamid II periode 1966–1978 di Jakarta

- Hubungan: Sultan Hamid II adalah Datuk beliau

👑 3. Syarif Yusuf "Max Nico" Alkadrie — Belanda

- Hubungan: Putra kandung Sultan Hamid II

- Tinggal: Belanda

🖼️ Penyerahan Arsip Sketsa Asli Lambang Negara

Pada 18 Juli 1974, Syarif Max Yusuf Alkadrie selaku Sekretaris Pribadi Sultan Hamid II menyerahkan gambar rancangan asli lukisan otentik Lambang Negara Garuda Pancasila untuk disimpan dan diamanatkan kepada Yayasan Idayu, yang dipimpin oleh H. Masagung (Tjio Wie Tay), pemilik toko buku Gunung Agung di Jalan Kwitang, Senen, Jakarta Pusat.

Kata-kata Sultan Hamid II saat penyerahan:

"Amanah ini saya titipkan, semoga menjadi kebanggaan bangsa dan negara."

Sementara itu, salinan foto rancangan awal yang telah mendapat disposisi dan persetujuan Presiden Soekarno tetap tersimpan di Istana Kadriah Pontianak.

✨ Penutup

Bismillah bukan sekadar pembuka tulisan, melainkan pengakuan bahwa segala sesuatu bermula atas izin Allah, berjalan dengan pertolongan-Nya, dan berakhir dengan kehendak-Nya. Inilah yang dijaga secara konsisten oleh Kesultanan Kadriah Pontianak — di setiap surat, di setiap perjanjian, di setiap langkah sejarah — dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga catatan sejarah ini terjaga kebenarannya dan bermanfaat bagi kita semua.

Oleh Tengku Mulia Dilaga Turiman Facturahman Nur

Baca juga: Istana Kadriah — Pantak Dayak & Tangga Tujuh