KBRN, Pontianak: Angka stunting di Kalimantan Barat (Kalbar) menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Penanganan stunting tak bisa hanya mengandalkan bidang kesehatan, tapi perlu kolaborasi lintas sektor.

Sekretaris I DPD Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Kalbar, Dahliansyah memaparkan prevalansi stunting di Kalbar mengalami peningkatan sebesar 2,3% dari tahun 2024 ke 2025. Jika sebelumnya berada di angka 24,5%, kini naik menjadi 26,8%. Sementara itu, prevalensi stunting di Indonesia justru mengalami penurunan dari 21,5% menjadi 19,8%.

Dari 14 kabupaten/kota di Kalbar, Kabupaten Sambas tercatat sebagai daerah dengan prevalansi stunting tertinggi dengan prevalansi stunting mencapai 36,4%. Adapun Kabupaten Sambas, Melawi, Sintang, dan Kubu Raya termasuk ke kategori kasus stunting yang sangat tinggi.

Kategori tinggi meliputi Kabupaten Landak, Mempawah, Kayong Utara, Kapuas Hulu, Bengkayang, Pontianak, Singkawang, dan Sanggau. Adapun Kabupaten Ketapang dan Sekadau berada pada kategori sedang.

Menanggapi kondisi tersebut, Dahliansyah menilai situasi ini perlu menjadi perhatian serius semua pihak.

“Sering kita lupakan, penyumbang terbesar stunting di awal biasanya kita sebut dengan wasting dan underweight,” ujarnya dalam dialog Indonesia Sehat di RRI Pontianak, Jumat (9/1/2026).

Ia menjelaskan, tantangan penanganan stunting di Kalbar tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Masih ditemukan ibu hamil yang belum melakukan kontak dengan tenaga kesehatan karena adanya budaya tidak boleh memberi tahu kehamilan di awal, dengan alasan takut keguguran. Selain itu, praktik pemberian kopi pada bayi agar tidak kejang, atau pemberian pisang agar buang air besar lancar, masih terjadi di sejumlah wilayah.

Padahal, pada usia 0–6 bulan, bayi seharusnya hanya mengonsumsi ASI eksklusif. Praktik-praktik tersebut dinilai menjadi hambatan dalam edukasi serta upaya pencegahan stunting sejak dini.

Dahliansyah pun menekankan pentingnya peran posyandu sebagai ujung tombak layanan kesehatan dasar di masyarakat.

“Saya selalu berharap, tolong datanglah selalu ke posyandu karena inilah upaya pemerintah yang paling mendasar. Karena melalui kelompok penimbang ini sangat penting untuk melakukan screening awal dalam pencegahan baik itu stunting, gizi buruk, wasting, underweight. Jadi Posyandu ini merupakan garda terdepan di dalam upaya pemerintah,” kata Dahliansyah yang juga Dosen Poltekkes Kemenkes Pontianak.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan semata. Diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi berbagai faktor tidak langsung yang memengaruhi stunting, seperti kemiskinan, tingkat pengetahuan ibu, serta kondisi sanitasi lingkungan.

Penanganan stunting juga berkaitan erat dengan ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak. Menurutnya, persoalan air bersih masih menjadi tantangan besar di Kalbar dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak terkait.

Baca juga: Pendewasaan Nikah Tekan Risiko Stunting