Pemprov - Senator Kalbar Kerja Sama Perjuangkan Usulan ke Pusat

KBRN, Pontianak: Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Mohammad Barri menerima audiensi dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Kalimantan Barat Maria Goretti beserta rombongan di Ruang Kerja Sekda Kalbar, Selasa (9/1/2024).

Usai pertemuan tersebut, Maria Goreti menyampaikan bahwa maksud dan tujuan berkunjung kali ini merupakan perintah dari lembaga DPD RI dari tanggal 7-9 Januari untuk menggali segala potensi terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

"Jadi, kebetulan saya bertugas di Komite I yang salah satunya membidangi urusan revisi usulan inisiatif Undang-Undang Pemerintah Daerah (Pemda) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jadi, dari pertemuan tadi telah banyak kita bahas terkait isu-isu yang bersifat inisiatif dari Pemprov Kalbar dan akan coba kita bawa ke pusat," ujar Goreti.

Tak hanya itu, dalam pembahasan tersebut Senator asal Kalbar tersebut juga merangkum semua bentuk usulan-usulan dari Pemprov Kalbar dan tentu semua itu melalui mekanisme yang ada.

"Yang jelas dari bentuk usulan tersebut kita tangkap apa-apa saja yang menjadi peluang bagi Pemprov dalam memajukan daerah Kalbar dan nantinya akan kita perjuangan di lembaga DPD RI," ucap Goreti.

Kemudian, wanita kelahiran Pahauman, Kabu[aten Landak itu juga menjelaskan bahwa masih banyak juga usulan-usulan yang mungkin menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam hal ini seperti daerah otonomi baru (DOB) sehingga di daerah harus berusaha sendiri dalam menangani berbagai permasalahan yang begitu kompleks.

"Oleh karena itu, saya sangat menyayangkan kebijakan pusat sangat lambat dalam merespon berbagai pertimbangan usulan-usulan terkait pemekaran wilayah. Karena kalau kita lihat Kalbar merupakan provinsi terluas ketiga atau keempat se-Indonesia dan seharusnya pemerintah pusat harus memperlakukan secara khusus terhadap Kalbar. Contohnya saja seperti Kabupaten Ketapang yang sangat luas, nah ini yang harusnya kita pertimbangkan untuk dimekarkan sehingga pelayanan publik bisa lebih efisien," kata Senator asal Kalbar tersebut.

Terakhir terkait dana alokasi umum (DAU), perempuan yang pernah menimba ilmu S2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tersebut mengatakan, pemerintah pusat tidak harus melihat dari kacamata terhadap populasi saja, melainkan harus melihat dari sisi geografis. Pasalnya Kalbar yang begitu luas tentu jangkauannya lebih sulit dalam melayani berbagai kebutuhan masyarakatnya.

"Hal ini sudah sering kali kita paparkan ke pemerintah pusat bahwa melihat ini tidak harus menggunakan sudut pandang populasi penduduk atau sama rata, akan tetapi harus melihat situasi di daerah, karena daerah kita ini sangat spesifik dan luas maka diperlukan perlakuan-perlakuan khusus," kata Maria Goretti. (Ril-Adpim)