Kalbar Terima 1.357 Titik P3-TGAI, Terbanyak Kedua Nasional

RRI.CO.ID, Pontianak - Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi provinsi penerima P3-TGAI terbanyak kedua secara nasional, dengan dukungan aspirasi empat legislator dapil Kalbar. Keempat legislator tersebut, diantaranya Lasarus, Syarie Abdulah, Boyman Harun dan Yuliansyah

Sebanyak 1.357 titik Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) tersebar di 11 kabupaten di Kalbar. Program ini diarahkan memperbaiki jaringan irigasi sekaligus memperkuat akses air bagi masyarakat petani.

Kasatker OP SDA BWS Kalimantan 1, Fadiah, mengatakan tingginya jumlah titik P3-TGAI di Kalbar tidak terlepas dari berbagai jalur pengusulan, termasuk aspirasi legislatif. “Usulan itu ada tiga jalur, pertama aspirasi DPR, kemudian dari pemerintah daerah, dan dari kelompok P3A melalui aplikasi,” ujar Fadiah dalam kegiatan serah terima P3-TGAI di Hotel Aston Pontianak, Kamis, 1 Oktober 2026.

Untuk jalur aspirasi DPR, program tersebut turut didukung empat legislator DPR RI dari daerah pemilihan Kalbar. Aspirasi tersebut menjadi salah satu jalur yang dapat digunakan dalam pengusulan lokasi P3-TGAI di daerah.

Secara keseluruhan, terdapat 1.357 titik dengan anggaran sekitar Rp195 juta untuk setiap titik. Sebaran terbesar berada di Kubu Raya sebanyak 431 titik, Sintang 218 titik, Sambas 154 titik, Melawi 115 titik, dan Mempawah 113 titik. Selanjutnya, P3-TGAI tersebar di Sekadau 83 titik, Kapuas Hulu 76 titik, Ketapang 71 titik, Kayong Utara 44 titik, Landak 30 titik, serta Bengkayang 22 titik.

Fadiah mengatakan sebanyak 480 titik telah menyelesaikan pekerjaan hingga 100 persen dan memasuki tahap serah terima kepada penerima manfaat. “Yang sudah selesai 100 persen sebanyak 480 titik dan saat ini masuk dalam proses serah terima kepada penerima manfaat,” katanya.

Sementara lokasi lainnya ditargetkan rampung pada pertengahan Oktober 2026. Serah terima tahap berikutnya dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober.

Koordinator Kejaksaan Tinggi Kalbar, Hendri Siswanto, mengatakan Kejaksaan melakukan pendampingan dan pengawasan dalam rangka pengamanan Proyek Strategis Nasional. “Peran kami sebagai pendamping dan pengawas pengamanan PSN, untuk mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan sehingga program ini berjalan lancar,” ujar Hendri.

Menurut Hendri, pelaksanaan program sejauh ini berjalan lancar melalui koordinasi dengan kepala desa, pengawas, masyarakat, dan BWS Kalimantan 1. Pendampingan dilakukan agar pembangunan dapat memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat petani.

Setelah serah terima, jaringan irigasi diserahkan untuk dikelola dan dirawat pemerintah desa bersama kelompok tani atau P3A penerima manfaat. Skema swakelola juga membuat petani terlibat langsung dalam pengerjaan konstruksi dan memperoleh upah.

“Manfaatnya ganda. Petani mendapatkan upah dari pekerjaan konstruksi, sekaligus nantinya menikmati manfaat jaringan irigasi untuk mendukung kegiatan pertanian,” katanya, mengakhiri.