Rakorwasda 2026, Wagub Kalbar Tekankan Pengawasan Preventif

RRI.CO.ID, Pontianak – Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Krisantus Kurniawan membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) 2026 yang diselenggarakan Inspektorat Provinsi Kalbar di Hotel Aston Pontianak, Selasa, 29 September 2026.

Rakorwasda dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Kalbar Rudy M. Harahap, para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kalbar, serta para Inspektur Kabupaten/Kota se-Kalbar. Forum ini menjadi wadah memperkuat sinergi pengawasan antara pemerintah daerah, APIP, BPKP, dan unsur pengawasan lainnya.

Krisantus mengatakan, pengawasan tidak hanya diarahkan untuk menemukan permasalahan setelah terjadi, tetapi juga menjadi instrumen pencegahan, deteksi dini, peningkatan akuntabilitas, dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup diukur dari terlaksananya program atau terserapnya anggaran, tetapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Pembangunan daerah hakikatnya bukan sekadar merealisasikan program atau menghabiskan anggaran. Keberhasilan pembangunan harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat,” katanya.

Ia menegaskan, setiap program pemerintah harus tepat sasaran, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pengawasan memiliki posisi strategis untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai tujuan.

“Pengawasan tidak boleh dipandang semata-mata sebagai mencari kesalahan. Pengawasan harus hadir sejak awal sebagai upaya preventif, sebagai peringatan dini atau early warning system, sekaligus memberikan solusi,” katanya, menegaskan.

Krisantus menyebut karakteristik Kalimantan Barat yang memiliki wilayah luas dan kawasan perbatasan antarnegara dengan sejumlah pintu masuk membutuhkan sistem pengawasan yang mampu membaca berbagai potensi risiko secara tepat. Karena itu, ia mendorong pengawasan di Kalbar diarahkan pada pendekatan berbasis risiko dan kinerja. APIP di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga diminta memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

“Saya berharap pengawasan di Kalbar diarahkan kepada pendekatan yang berbasis risiko dan kinerja. Karena itu, APIP di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia meminta APIP terus meningkatkan kapasitas dalam memberikan layanan pengawasan, penjaminan atau assurance, serta konsultasi kepada perangkat daerah. Menurutnya, keberhasilan pengawasan tidak diukur dari banyaknya temuan, tetapi dari kemampuan mencegah risiko dan menyelamatkan keuangan daerah dari belanja yang tidak efisien dan efektif.

Krisantus mengibaratkan pentingnya kesiapan menghadapi risiko dengan olahraga balap motor. Menurutnya, pembalap tidak hanya membutuhkan keterampilan berkendara, tetapi juga kemampuan menghadapi risiko ketika terjadi kecelakaan.

“Kalau kita sudah mengetahui apa yang menjadi temuan atau kesalahan administratif, itu justru harus menjadi ilmu bagi kita untuk ke depan menyempurnakan pelaksanaan pemerintahan,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia meminta seluruh Kepala Perangkat Daerah menjadikan hasil pengawasan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Setiap temuan dan rekomendasi harus segera ditindaklanjuti agar permasalahan serupa tidak kembali terjadi.

Krisantus juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, APIP, BPKP, BPK, dan aparat penegak hukum. Sinergi tersebut diperlukan agar fungsi pengawasan berjalan terintegrasi, tidak tumpang tindih, serta mengedepankan pencegahan dan perbaikan tata kelola pemerintahan.