BPBD Kalbar Fokuskan Penanganan Karhutla di Ketapang dan Kubu Raya

RRI.CO.ID, Pontianak - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) terus berupaya melakukan penanganan karhutla di dua kabupaten, yaitu Ketapang dan Kubu Raya karena kedua daerah ini memiliki jumlah hotspot terbanyak di Kalbar.

Plt. Kepala BPBD Kalbar Ridwan mengatakan, sampai saat ini kondisi kabupaten yang masih terdampak sangat besar terjadinya kahutla ada dua daerah yaitu Kabupaten Ketapang dan Kubu Raya. Sehingga kedua kabupaten ini menjadi penanganan khusus bagi BPBD Kalbar melalui satgas darat dan satgas udara.

"Berdasarkan data BMKG Supadio, kabupaten Ketapang dan Kubu Raya masih memiliki jumlah hotspot terbanyak jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kalbar," kata Ridwan kepada awak media di Kantor BPBD Kalbar, Rabu, 9 September 2026 pagi.

Ridwan menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kalbar telah memperpanjang status tanggap darurat bencana kabut asap yang berlaku sejak tanggal 7 September 2026 hingga 14 hari ke depan. Terutama penanganan karhutla di dua daerah yang terdampak sangat besar dari bencana kabut asap.

"Sampai saat ini, BPBD Kalbar sudah mengerahkan semua SDM serta sarana dan prasarana lainnya dalam mendukung penanganan karhutla. Tentunya semua personel dan tim yang terlibat sudah bekerja sangat luar biasa dalam melakukan pemadaman kebakaran lahan di sejumlah daerah di Kalbar," ujar Ridwan.

Bahkan, kata Ridwan, BPBD Kalbar telah melakukan penanganan karhutla dengan menetapkan status siaga bencana asap ini sejak Januari 2026, sebelum terjadinya puncak El Nino pada awal Agustus 2026.

"Selanjutnya pada bulan April, BPBD Kalbar sudah melakukan apel siaga karhutla bersama Forkopimda dan stakeholder lainnya untuk menggelar aksi bersama dan sudah dilakukan patroli harian di sejumlah sebaran titik panas dan titik api dengan melakukan pemadaman," ucap Ridwan.

Adanya keterlibatan tim dari negara Jepang dalam penanganan karhutla di Kalbar, Ridwan menjelaskan hal ini merupakan sepenuhnya kewenangan dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Sementara di BPBD Kalbar sendiri hanya bersifat koordinasi saja sementara untuk teknis pelaksanaannya, masih menerima informasi selanjutnya, karena aturan dan mekanismenya semuanya berada di pemerintah pusat.

"Terkait adanya bantuan relawan penanganan karhutla dari negara Jepang, saat ini masih bersifat koordinasi dan persiapan berkunjung ke Kalbar pada tanggal 10 September 2026. Jika tim relawan dari negara Jepang ini sudah bekerja, maka akan kami arahkan untuk penanganan Karhuta di Kabupaten Ketapang yang dianggap masih memerlukan dukungan tim maupun relawan," tutur Ridwan, menjelaskan.