RRI.CO.ID, Pontianak - Pemerintah pusat memperkuat penanganan Karhutla Kalbar dengan ribuan personel, operasi udara, dan sinergi lintas sektor menghadapi ancaman kebakaran. Penguatan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat 2026 yang dipimpin Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Markas Manggala Agni Daops Kalimantan VIII/Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Senin, 24 Agustus 2026.
Rapat dihadiri Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa S. Aktadivia bersama jajaran Forkopimda Kalbar, TNI, Polri, BPBD, BMKG, Manggala Agni, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya. Konsolidasi lintas sektor dilakukan untuk memperkuat respons terhadap ancaman Karhutla.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah mempercepat penanggulangan Karhutla sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI. Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah prioritas karena memiliki tingkat kerawanan kebakaran yang tinggi.
“Diperlukan dukungan dan sinergi seluruh stakeholder, khususnya koordinasi dengan BMKG untuk memperoleh gambaran kondisi serta prakiraan cuaca terkini sebagai dasar pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca,” ujar Raja Juli.
Menurutnya, pemerintah tidak menunggu kebakaran membesar untuk bertindak. Pendekatan preventif, prediktif, dan responsif terus diperkuat, sementara penurunan hotspot tidak boleh membuat kewaspadaan menurun.
Raja Juli menyebut potensi pertumbuhan awan hujan diprakirakan muncul setelah 27 Agustus 2026. Namun, operasi modifikasi cuaca tetap dilakukan secara terukur dan adaptif dengan mempertimbangkan dinamika atmosfer serta perkembangan Karhutla di lapangan.
Dukungan operasi pemadaman dari udara juga diperkuat. Kementerian Kehutanan telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan ketersediaan bahan bakar pesawat, sedangkan BPBD Kalbar menyiagakan 11 unit pesawat untuk mendukung water bombing.
Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Erika Mardianti mengatakan Kubu Raya telah mengalami 47 hari tanpa hujan. Kondisi tersebut meningkatkan kekeringan dan memperbesar potensi kebakaran, terutama di kawasan gambut yang rentan.
Wilayah Kayong, Ketapang, Kubu Raya, dan Mempawah menjadi prioritas penanganan karena memiliki tingkat kerawanan tinggi. Evaluasi operasional dilakukan dua kali sehari untuk memastikan perkembangan situasi dan kebutuhan penanganan di lapangan.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan kawasan gambut yang luas menjadi tantangan dalam penanganan Karhutla. Berdasarkan data rapat, sekitar 38.000 hektare kawasan terdampak kebakaran atau sekitar 0,25 persen dari luasan yang menjadi perhatian.
Dari unsur TNI, Kodam XII/Tanjungpura telah mengerahkan sekitar 4.100 personel. Kekuatan tersebut akan ditambah tiga batalyon dari luar Kalbar melalui skema BKO dengan total sekitar 1.260 personel untuk memperkuat wilayah dengan eskalasi Karhutla tinggi.
Polri turut memperkuat deteksi dini melalui patroli, Command Center, dan penggunaan drone untuk memantau titik api. Kodaeral XII juga menyiapkan dua peleton, sementara unsur Korps Marinir Pasukan Marinir I dan II disiapkan sesuai kebutuhan operasi.
Kubu Raya menjadi perhatian karena memiliki Bandara Internasional Supadio sebagai salah satu objek vital nasional. Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto menyebut sekitar 90 titik masih menjadi perhatian, sehingga penanganan harus dilakukan bersama TNI-Polri, BPBD, dan instansi terkait.
Raja Juli menegaskan penurunan hotspot bukan berarti ancaman Karhutla berakhir. Pemerintah meminta masyarakat dan pelaku usaha tidak membuka lahan dengan cara membakar serta menegaskan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....