RRI.CO.ID, Pontianak – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat berkolaborasi dengan KPPN Pontianak menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 yang dihadiri perwakilan instansi pemerintah, akademisi, sektor perbankan, pelaku usaha, media massa, serta pengguna layanan dan mitra kerja. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan perbendaharaan sekaligus menjaring masukan untuk perbaikan layanan.

Kepala Kanwil DJPb Kalbar Rahmat Mulyono mengatakan forum tersebut menjadi sarana komunikasi dua arah antara penyelenggara layanan dan masyarakat agar tercipta pemahaman yang selaras mengenai kebijakan, manfaat, dan penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi.

Dalam forum tersebut, peserta memperoleh pemahaman mengenai tugas dan fungsi Kanwil DJPb Kalbar sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah yang membawahi enam KPPN, yakni Pontianak, Singkawang, Sanggau, Sintang, Putussibau, dan Ketapang.

“Dengan adanya dialog yang terbuka dan konstruktif ini, diharapkan kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat,” ujar Rahmat, Rabu, 24 Juni 2026.

Selain menjalankan fungsi perbendaharaan negara, Kanwil DJPb Kalbar juga berperan sebagai Treasury, Regional Chief Economist, dan Financial Advisory dalam mendukung pengelolaan fiskal pemerintah pusat maupun daerah.

Peserta juga mendapatkan informasi mengenai berbagai layanan yang disediakan Kanwil DJPb Kalbar, mulai dari pengesahan revisi DIPA, pengajuan nomor register hibah langsung dalam negeri, persetujuan penetapan maksimum pencairan PNBP, hingga persetujuan pemberian Uang Persediaan yang melebihi batas ketentuan APBN.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Kanwil DJPb Kalbar terus melakukan inovasi melalui penyederhanaan proses bisnis, penyediaan template layanan yang lebih mudah digunakan, penguatan layanan digital, pembentukan kanal koordinasi yang responsif, serta penyediaan sarana pengaduan yang mudah diakses masyarakat.

Upaya tersebut turut didukung capaian Indeks Survei Kepuasan Pelanggan yang dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif. Selain itu, Kanwil DJPb Kalbar juga berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2024.

Forum ini juga dimanfaatkan untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan APBN di Kalimantan Barat.

“Hingga 31 Mei 2026, realisasi pendapatan negara mencapai Rp5,646 triliun atau 33,64 persen dari target, sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp11,283 triliun atau 41,64 persen dari pagu anggaran,”imbuhnya.

Dari sisi fiskal daerah, APBN Regional Kalimantan Barat masih mencatat defisit sebesar Rp5,637 triliun. Namun, nilai tersebut menunjukkan perbaikan karena menyempit 8,79 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, realisasi pendapatan daerah hingga akhir Mei 2026 mencapai Rp7,139 triliun atau 28,92 persen dari target. Di sisi lain, realisasi belanja daerah mencapai Rp5,744 triliun atau 22,45 persen dari target sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp1,396 triliun.