RRI.CO.ID, Pontianak - Sejumlah mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat mulai menyuarakan kekhawatiran terkait perubahan kebijakan yang dinilai memengaruhi keberlangsungan operasional mereka. Aspirasi tersebut disampaikan di sela aksi dukungan MBG yang digelar di Bundaran Universitas Tanjungpura (Untan), Sabtu, 20 Juni 2026.
Salah satu mitra MBG, Erni dari Yayasan Hasyim Azhari yang mengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kuala Dua, Kabupaten Kubu Raya, meminta pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan kepastian hukum serta kepastian kebijakan bagi para mitra yang telah berinvestasi dalam program tersebut. Menurut Erni, dirinya telah bergabung sebagai mitra sejak Desember 2024 dan hingga kini masih berupaya memenuhi berbagai standar yang ditetapkan BGN.
"Kami ingin ada kepastian hukum. Kami ini dari awal diminta menjadi bagian dari pelayanan gizi untuk anak-anak Indonesia. Pengajuan kami sejak Desember 2024 dan sampai sekarang sudah berjalan lebih dari satu tahun. Kami berharap setiap perubahan kebijakan tidak dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan kepada para mitra," ujarnya.
Erni mengaku para mitra merasa khawatir dengan adanya perubahan kebijakan yang muncul setelah pergantian kepemimpinan di BGN. Menurutnya, setiap keputusan strategis seharusnya dikomunikasikan terlebih dahulu kepada mitra agar mereka memiliki waktu untuk menyesuaikan perencanaan usaha dan operasional.
"Kami ingin tahu bagaimana keberlanjutan MBG ke depan. Apakah program sebesar ini bisa begitu mudah terguncang hanya karena pergantian pimpinan. Kami para mitra sudah mengeluarkan banyak biaya dan sampai sekarang sebagian besar bahkan belum balik modal," katanya.
Ia menjelaskan, sebagian besar tenaga kerja yang terlibat di dapur MBG berasal dari kelompok masyarakat usia produktif yang sulit terserap di sektor formal, terutama pekerja berusia 40 hingga 50 tahun ke atas.
Menurut Erni, kebijakan yang paling dirasakan dampaknya saat ini adalah pemangkasan pembayaran sewa dapur SPPG yang disebut dilakukan tanpa sosialisasi terlebih dahulu kepada mitra.
"Kami diwajibkan menyediakan gedung dapur sesuai standar BGN. Kami juga harus membeli berbagai peralatan seperti chiller, fryer, perlengkapan dapur berbahan stainless steel, hingga melakukan renovasi bangunan agar sesuai standar. Namun tiba-tiba ada pemangkasan pembayaran sewa tanpa koordinasi dengan mitra," ungkapnya.
Ia menilai kebijakan tersebut seharusnya diterapkan setelah tahun ajaran baru atau periode berikutnya, bukan saat para mitra tengah melakukan berbagai pembenahan fasilitas.
"Dalam masa libur sekolah ini kami sudah menyusun perencanaan keuangan untuk perbaikan dapur, membeli material bangunan, hingga membayar tukang yang sedang bekerja. Ternyata pembayaran sewa tidak ada. Akibatnya beberapa pekerjaan terpaksa dihentikan karena keterbatasan dana," katanya.
Erni menegaskan bahwa para mitra pada dasarnya tetap mendukung Program MBG karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama anak-anak penerima manfaat dan para pekerja yang terlibat di dapur SPPG.
"Kami tetap mendukung program ini. Kami hanya berharap ada komunikasi yang lebih baik dan kepastian bagi para mitra yang selama ini berusaha memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan pemerintah," tuturnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....