RRI.CO.ID, Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memperkuat langkah menjaga stabilitas harga, pasokan pangan, dan daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi daerah.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat pada Rabu, 22 Juli 2026 dihadiri Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalimantan Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, Badan Pusat Statistik (BPS), Perum BULOG, PT Pertamina Patra Niaga, PT PLN, Badan Gizi Nasional (BGN), serta sejumlah perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.

HLM TPID tersebut menjadi langkah antisipasi pemerintah daerah dalam menjaga pencapaian sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen pada akhir 2026. Forum ini juga membahas perkembangan inflasi terkini serta penguatan strategi pengendalian inflasi melalui konsep 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Dalam arahannya, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan pengendalian inflasi bukan hanya tentang menjaga angka inflasi sesuai target, tetapi juga memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

“Pengendalian inflasi harus mampu menjaga daya beli masyarakat, memastikan ketersediaan pangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, koordinasi seluruh anggota TPID provinsi maupun kabupaten/kota harus semakin diperkuat,” ujar Ria Norsan.

Ia meminta seluruh jajaran TPID segera menjalankan langkah konkret yang telah disepakati, terutama menghadapi potensi gangguan pasokan dan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan strategis.

Dalam aspek keterjangkauan harga, TPID Kalbar mendorong perluasan Program Gerai-Ku Disbunnak untuk komoditas telur ayam ras di lima kota Indeks Harga Konsumen (IHK). Program tersebut akan disinergikan dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar (OP), khususnya untuk komoditas beras, telur ayam ras, bawang merah, dan aneka ikan.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga pasokan pangan, termasuk mendukung pasokan beras premium dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Optimalisasi pasokan Minyak Kita juga menjadi perhatian melalui pemanfaatan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) lokal.

Pada sisi ketersediaan pasokan, TPID memastikan kebutuhan pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengganggu pasokan di pasar tradisional. Pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi menghadapi musim kemarau, termasuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan, operasi modifikasi cuaca bila diperlukan, pengaturan pola tanam, penggunaan varietas tahan kemarau, serta pompanisasi sawah tadah hujan.

Untuk menjaga kelancaran distribusi, TPID mendorong percepatan perbaikan akses jalan dari pelabuhan menuju pusat distribusi, terutama jalur yang menghubungkan kota-kota IHK. Penguatan skema kontinjensi logistik dan pengawasan distribusi BBM juga menjadi perhatian agar pasokan ke wilayah hulu tetap berjalan lancar.

Sementara dalam aspek komunikasi efektif, TPID akan memperluas penyampaian informasi terkait pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, Operasi Pasar, kondisi harga pangan, distribusi BBM, hingga informasi pemadaman listrik agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan tidak terjadi kepanikan.

Gubernur Ria Norsan juga menginstruksikan seluruh TPID melakukan pemantauan berkala terhadap stok dan harga pangan serta ketersediaan LPG. Sistem deteksi dini terhadap potensi gangguan pasokan harus diperkuat agar langkah antisipasi dapat dilakukan lebih cepat.

Melalui sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, instansi vertikal, BUMN, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan, TPID Provinsi Kalimantan Barat optimistis mampu menjaga stabilitas inflasi, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan Barat.