RRI.CO.ID, Pontianak - Masalah jalan rusak di Kalimantan Barat (Kalbar) belum tuntas. DPRD Kalbar soroti lemahnya pengawasan serta minimnya transparansi data proyek pemerintah daerah.

Anggota DPRD Kalbar, Suyanto Tanjung, juga menyoroti belum terselesaikannya persoalan infrastruktur jalan di berbagai daerah. Ia menilai luasnya wilayah menjadi salah satu kendala, namun bukan alasan utama lambannya penanganan.

Menurutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten perlu duduk bersama untuk menentukan prioritas perbaikan jalan, terutama yang paling banyak dilalui masyarakat. Selain itu, Suyanto juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap proyek yang telah dianggarkan agar hasilnya sesuai dengan harapan.

“Kenapa banyak jalan yang sudah dianggarkan ternyata pengerjaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kesulitannya, jangankan masyarakat biasa, kami sebagai anggota DPRD Provinsi Kalbar yang punya hak untuk mengawasi, saat minta data dari dinas terkait supaya bisa mengawasi apakah sudah benar, itu pun sulit. Sudah tiga periode saya jadi anggota dewan provinsi Kalbar, tidak pernah mendapatkan data tersebut,” ujarnya.

Ia juga menyinggung adanya perubahan aturan terkait kewenangan penanganan jalan. Saat ini, melalui skema Instruksi Presiden, pemerintah pusat dapat membantu menangani jalan provinsi dan kabupaten menggunakan anggaran APBN.

Menurut Suyanto, peluang tersebut harus dimanfaatkan dengan baik melalui koordinasi lintas pemerintah untuk menentukan prioritas pembangunan. Ia menegaskan, masyarakat tidak mempersoalkan status jalan, melainkan menginginkan solusi nyata atas kondisi jalan rusak yang selama ini mengganggu aktivitas mereka.

Baca juga: Jalan Rusak Berlarut, Pengamat Desak Aksi Nyata Pemerintah