RRI.CO.ID, Pontianak – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pontianak menggelar Stakeholder’s Day yang dirangkaikan dengan penyerahan Khatulistiwa Award 2025 sebagai bentuk apresiasi sekaligus penguatan kolaborasi dengan satuan kerja (satker). Kegiatan ini menjadi momentum evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2025 serta mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara di Kalimantan Barat.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat, Rahmad Mulyono, menyebut kegiatan tersebut menjadi wadah untuk menilai sekaligus mengapresiasi kinerja satker, baik instansi vertikal, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan.

“Ini memang acara yang diselenggarakan oleh KPPN Pontianak kepada mitra satuan kerja atas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2025,” ujarnya di Pontianak. Kamis, 23 April 2026.

Menurut Rahmad, sejumlah indikator menjadi dasar penilaian dalam penghargaan, di antaranya pengelolaan rekening, penggunaan Cash Management System (CMS), serta indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Ia menegaskan, aspek administratif tersebut memiliki dampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran di tingkat pusat hingga daerah.

“Ini mencerminkan pekerjaan administratif yang akan berpengaruh pada bagaimana pelaksanaan anggaran di instansi pusat. Ujung-ujungnya kita berharap pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat,” katanya.

Rahmad juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan keuangan negara. Penggunaan teknologi perbankan dinilai mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam proses pencairan anggaran.

“Kami ingin satuan kerja mempergunakan transaksi teknologi perbankan yang sudah ada, sehingga lebih mudah, lebih transparan, lebih akuntabel, sekaligus memitigasi hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.

Untuk mendorong optimalisasi tersebut, DJPb Kalbar melakukan pendekatan langsung kepada pimpinan instansi di daerah melalui audiensi dan kunjungan kerja. Langkah ini bertujuan agar pimpinan wilayah dapat memberikan perhatian dan arahan kepada jajarannya terkait peningkatan kinerja pengelolaan anggaran.

“Kami beraudiensi dan berkunjung ke pimpinan wilayah strategis seperti Kapolda, Kanwil Kemenag, BPS, dan akan berlanjut ke Kajati serta lainnya. Harapannya, dengan penyampaian rapor masing-masing satker, ada perhatian khusus dari pimpinan,” ucap Rahmad.

Ia menambahkan, respons dari para pimpinan wilayah sejauh ini cukup positif dan antusias dalam menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. Dengan sinergi yang terbangun, diharapkan kinerja pengelolaan keuangan negara di Kalimantan Barat semakin meningkat dan berdampak pada produktivitas serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Baca juga: Kepala KPPN Pontianak: Belanja Pegawai Kerap Lebihi Pagu