KBRN, Pontianak: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pontianak menemukan sejumlah satukan kerja (Satker) melakukan belanja pegawai melebihi pagu maksimal yang telah ditetapkan. Belanja pegawai yang merupakan pagu terbuka memberikan celah pagi satker untuk melaksanakan belanja pegawai lebih dari perencanaan sebelumnya.

Kepala KPPN Pontianak Eko Erifianto memastikan belanja pegawai relatif tidak mengalami persoalan dalam serapannya, hanya saja ada beberapa satuan kerja (satker) yang realisasinya melebihi pagu. Menurutnya belanja pegawai merupakan pagu belanja yang terbuka namun dengan kondisi seperti itu malah membuka peluang bagi satker untuk melebihi realisasinya sehingga tidak sesui dengan pagu anggaran.

“Harusnya ini bisa diminimalisir dengan setiap saat, setiap periode dicek, kira-kira sisa pagu belanja pegawai sampai di mana, jangan sampai menjelang akhir tahun anggaran, belanja pegawai itu terlampaui realisasinya, jika ada potensi melebihi maka harus segera direvisi,” katanya di Pontianak, Selasa (21/10/2025).

Eko menegaskan revisi dilakukan untuk menambah pagu anggaran sehingga untuk belanja pegawai tidak terlampaui pada akhir tahun anggaran. Selain itu perencanaan kebutuhan pegawai juga penting dilakukan sejak awal dengan kebijakan jumlah anggaran yang disiapkan.

Pesatnya perkembangan pembangunan di Indonesia maka diikuti dengan dibentuknya beberapa KPPN di setiap provinsi. Di samping untuk mempercepat penyaluran dana APBN untuk pembangunan, pembentukannya juga untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan.

Baca juga: DJPB Kalbar Masih Optimis Satker Realisasikan APBN 2025