RRI.CO.ID, Pontianak - Kerusakan jalan di berbagai wilayah Kalimantan Barat kian menjadi sorotan. Kondisi infrastruktur yang memprihatinkan dinilai tak bisa lagi ditunda penanganannya, meski membutuhkan anggaran besar dan waktu panjang.

Pengamat transportasi intermoda Kalbar, Syarif Usmulyani, menegaskan pemerintah tidak boleh berlama-lama dalam merespons persoalan ini. Ia mendorong adanya gerakan terpadu antara pemerintah provinsi dan pusat melalui program kolaboratif. Menurutnya, langkah prioritas harus segera ditentukan dengan fokus pada kondisi paling mendesak di lapangan.

“Kita harus mengurai kondisi yang paling penting terlebih dahulu. Yang sifatnya urgensi tidak bisa menunggu dan harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai masyarakat menjadi apatis terhadap pemerintahan ini,” tegas Usmulyani.

Ia mengingatkan, lambannya penanganan jalan rusak berpotensi memicu krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat.

Usmulyani bahkan menilai, jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa solusi nyata, maka berbagai program dan anggaran yang disusun akan kehilangan makna.

“Kalau tetap terjadi, untuk apa kita membuat anggaran dan program kalau tidak ada tindakan penanggulangan yang segera dilakukan,” ujarnya.

Lebih jauh, ia meminta pemerintah tidak hanya berhenti pada wacana dan alasan klasik seperti keterbatasan anggaran. Menurutnya, masyarakat menunggu bukti konkret berupa aksi nyata di lapangan.

“Yang kita butuhkan sekarang bukan sekadar pembahasan, tapi aksi. Kenapa sektor lain bisa berjalan, sementara masalah jalan ini terus berlarut? Ini yang menjadi pertanyaan publik,” tambahnya.

Usmulyani berharap pemerintah segera mengurai persoalan secara menyeluruh dan menghadirkan solusi yang tepat, agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan mobilitas di Kalimantan Barat tidak terus terganggu.