RRI.CO.ID, Pontianak - Kebijakan Workfrom Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang telah memasuki minggu ketiga pascaterbitnya Surat Edaran Wali Kota tentang transformasi budaya kerja, mulai dirasakan dampaknya oleh pegawai.

Salah satu ASN Pemkot Pontianak, Bayu Kurniansyah, mengaku menjalani hari pertama pelaksanaan WFH terdapat perbedaan dibandingkan work from office atau WFO. Menurutnya, pegawai dituntut lebih responsif dalam komunikasi daring.

“Selama WFH saya harus tetap siaga memantau koordinasi melalui berbagai grup komunikasi seperti WhatsApp dinas, termasuk grup keuangan yang digunakan untuk menunjang pekerjaan sehari-hari,” ujarnya, Jum’at, 17 April 2026.

Sebagai Bendahara Pengeluaran, Bayu tetap menjalankan tugasnya dengan memantau dan memeriksa transaksi melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD RI.

“Melalui aplikasi tersebut, seluruh proses penatausahaan keuangan dapat dipantau secara real time, termasuk perkembangan realisasi anggaran harian,” katanya.

Bayu menilai, kebijakan WFH yang diterapkan pemerintah daerah maupun pusat memberikan dampak positif terutama dari sisi efisiensi. Penghematan terlihat pada penggunaan listrik, air, hingga bahan bakar untuk mobilitas ke kantor.

Meski demikian, ia menilai efisiensi akan lebih optimal jika kebijakan WFH diterapkan secara penuh atau 100 persen, kecuali bagi instansi yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat.

Ia menambahkan, skema WFH secara penuh pernah diterapkan saat pandemi Covid-19 dan terbukti mampu menjaga jalannya pemerintahan sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.

Baca juga: Wamendagri Ajak Publik Awasi ASN saat WFH, BPSDM Kalbar Dukung Penegakan Disiplin