RRI.CO.ID, Pontianak - Kalimantan Barat memiliki potensi luas lahan yang besar, tetapi kondisi faktual mengungkapkan swasembada pangan belum tercapai.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, ketika menyerahkan Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 kepada Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Penyerahan Laporan Eksekutif Daerah dengan surat pengantar dari Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP tersebut berlangsung di Ruang Kerja Gubernur Kalimantan Barat Jumat, 27 Februari 2026.

Pada pertemuan tersebut, Rudy memaparkan hasil pengawasan mendalam BPKP, dengan fokus utama pada "Membangun Ketahanan Menuju Swasembada Pangan Kalimantan Barat.

“Kondisi saat ini menunjukkan ‘ilusi surplus’, yaitu produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan penduduk. Hanya 2 dari 14 komoditas pangan yang benar-benar surplus, sisanya bergantung pada pasokan dari luar daerah,” ujar Rudy.

Ia menambahkan, produksi lokal sejumlah komoditas pangan Kalimantan Barat masih belum mampu memenuhi kebutuhan rakyat.

Karenanya, diperlukan penetapan kebijakan turunan yang lebih spesifik, penguatan manajemen risiko, serta penyusunan peta komoditas pangan provinsi yang komprehensif. “Koordinasi lintas sektor juga perlu diperkuat, termasuk peningkatan komitmen dalam peningkatan proporsi anggaran ketahanan pangan. Pengawasan distribusi bantuan pemerintah juga harus semakin tepat sasaran agar benar berdampak pada produktivitas petani dan peternak,” imbuh Rudy.

Rudy juga menekankan pentingnya perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2026 mendatang.

Sebab, berdasarkan hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Evran) tahun 2025, secara nasional ditemukan rata-rata 74,74% intervensi sektoral berisiko tidak efektif dalam mendukung tujuan pembangunan nasional. “Kami juga merekomendasikan pembentukan Forum Governansi Daerah kepada Gubernur dengan mengoptimalkan Forkopimda plus,” jelasnya.

Forum ini ibarat dewan komisaris daerah yang akan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan daerah menghasilkan dampak nyata bagi rakyat.

Selain isu pangan, Rudy juga melaporkan hasil pengawasan BPKP yang berhasil mengidentifikasi potensi optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan penyelamatan keuangan negara/daerah di Kalimantan Barat senilai Rp367,68 Miliar.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap analisis mendalam yang dilakukan oleh BPKP.

Ia menegaskan, Laporan Eksekutif Daerah merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kinerja secara objektif. “Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada BPKP atas penyerahan Laporan Eksekutif Daerah ini,” kata Rudy.

Ditambahkannya, laporan ini bukan sekadar laporan rutin, melainkan potret nyata kondisi di lapangan. “Tentu dari rekomendasi ini kami akan segera melakukan langkah-langkah perbaikan,” tutur Rudy.

Penyerahan Laporan Eksekutif Daerah diharapkan dapat mempertegas peran strategis BPKP dalam mengawal akuntabilitas dan efektivitas program pemerintah daerah yang meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.