RR.CO.ID, Pontianak - Sekda Provinsi Kalbar, Harisson, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap jumlah dan distribusi tenaga medis di Kalbar sebagai upaya meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Harisson saat menghadiri Pelantikan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Kalbar masa bakti 2025–2028 di Pontianak, Minggu, 8 Februari 2026.

Berdasarkan data yang dipaparkan, Kalimantan Barat (Kalbar) masih mengalami kekurangan tenaga medis yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan standar World Health Organization (WHO) maupun Bappenas.

Untuk dokter umum, dengan jumlah penduduk sekitar 5,6 juta jiwa, Kalbar idealnya memiliki 5.600 dokter atau rasio satu dokter untuk seribu penduduk. Namun, saat ini baru tersedia 1.571 dokter umum, sehingga masih kekurangan sekitar 4.108 dokter.

Sementara itu, kebutuhan dokter spesialis di Kalbar berdasarkan standar Bappenas mencapai 1.590 orang. Dari jumlah tersebut, yang tersedia baru 541 dokter spesialis, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 1.049 dokter spesialis.

Selain persoalan jumlah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar juga menyoroti ketimpangan distribusi tenaga medis antarwilayah. Kota Pontianak tercatat memiliki kelebihan dokter spesialis, dengan kebutuhan ideal 193 orang namun tersedia 216 dokter.

Sebaliknya, beberapa kabupaten masih mengalami kekurangan yang cukup parah. Kabupaten Kayong Utara baru memiliki empat dokter spesialis dari kebutuhan 35 orang. Lalu, Kabupaten Kubu Raya memiliki 47 dokter dari kebutuhan 183 orang, dan Kabupaten Sekadau baru memiliki tujuh dokter spesialis dari kebutuhan 63 orang.

“Jika melihat laju pertumbuhan penduduk, kebutuhan dokter spesialis ini tidak akan pernah terpenuhi tanpa langkah luar biasa,” kata Harisson.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalbar terus mendorong kemandirian pendidikan dokter spesialis di tingkat lokal sebagai solusi jangka panjang. “Karena itu, Pemprov Kalbar mendorong percepatan pendidikan dokter spesialis agar kebutuhan tenaga medis dapat dipenuhi dari daerah sendiri,” ujarnya.

Sejumlah langkah telah dilakukan, di antaranya kerja sama Universitas Tanjungpura (Untan) dengan Universitas Sebelas Maret untuk pembukaan pendidikan dokter spesialis THT di Untan, serta pelaksanaan program hospital-based training di RSUD dr. Soedarso yang diawali dengan spesialis bedah.

Pemprov Kalbar juga memberikan beasiswa dan ikatan dinas kepada putra-putri daerah dengan komitmen kembali mengabdi di kabupaten atau kota asal setelah menyelesaikan pendidikan.

Dalam kesempatan tersebut, Harisson juga menyinggung kondisi fiskal nasional tahun 2026 yang mengalami defisit anggaran, sehingga berdampak pada transfer ke daerah, termasuk Kalbar.

Ia menyebut anggaran kesehatan pemerintah pusat berada pada kisaran 18 hingga 20 persen atau sekitar Rp244 triliun, sehingga peran tenaga medis, khususnya dalam upaya promotif dan preventif, menjadi sangat penting.

“Dengan kepengurusan IDI yang baru, saya berharap organisasi profesi dapat lebih adaptif dan responsif dalam membantu asesmen kebutuhan dokter di setiap kabupaten dan kota, agar distribusi tenaga medis tidak hanya terpusat di ibu kota provinsi,” kata Harisson. 

Baca juga: Untan Bekali USG Obstetri Dasar Dokter Umum se-Kalbar​