RRI.CO.ID, Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) bersiap menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penetapan status ini menyusul meningkatnya dampak kabut asap di sejumlah wilayah.

Gubernur Kalbar Ria Norsan mengatakan, penetapan status siaga darurat akan dilakukan secara berjenjang, mulai dari kabupaten, kota, hingga provinsi. Langkah ini penting agar kondisi di daerah diketahui pemerintah pusat dan mendapatkan dukungan yang diperlukan.

“Sedang kami tetapkan status siaga darurat karhutla, baik kabupaten, kota, maupun provinsi. Supaya nanti diketahui provinsi dan pusat, dan pusat juga bisa membantu apa yang kita perlukan,” ujar Norsan di Pontianak, Rabu 28 Januari 2026.

Ia menegaskan, salah satu bentuk bantuan yang sangat dibutuhkan adalah modifikasi cuaca. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, upaya tersebut dinilai efektif dalam menekan dampak karhutla dan kabut asap.

“Tahun lalu bantuan modifikasi cuaca sangat efektif sekali,” katanya.

Terkait dampak kabut asap terhadap masyarakat, Norsan menyebut telah menerima laporan adanya santri di wilayah Pontianak Utara yang harus diungsikan akibat kondisi udara yang memburuk.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar terus memantau perkembangan situasi di lapangan dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan keselamatan warga, khususnya kelompok rentan.

Namun, hingga saat ini Pemprov Kalbar belum mengeluarkan instruksi untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

“Untuk sementara instruksi meliburkan sekolah belum dilakukan. Tapi nanti kalau kita lihat kabutnya semakin pekat, ini mungkin menjadi salah satu kebijakan untuk meliburkan anak sekolah di kabupaten dan kota,” ujarnya.

Pemprov Kalbar mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap dampak kabut asap serta mengikuti arahan pemerintah daerah sesuai perkembangan kondisi di masing-masing wilayah.

Baca juga: DLH Kalbar Terus Pantau Karhutla di Awal Tahun