RRI.CO.ID, Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) memaparkan pertumbuhan dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI yang digelar di Aula Bank Kalbar, Kamis 22 Januari 2026. Agenda ini menjadi forum evaluasi dan penguatan sinergi pusat-daerah dalam pengelolaan BUMD.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson menyampaikan bahwa Pemprov Kalbar berkomitmen memperkuat tata kelola BUMD agar semakin profesional, sehat, dan berkontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kunjungan kerja ini kami maknai sebagai momentum evaluasi bersama agar pengelolaan BUMD semakin akuntabel dan berdampak nyata bagi pembangunan daerah,” ujar Harisson mewakili Gubernur Kalbar.

Ia menjelaskan, Pemprov Kalbar saat ini memiliki tiga BUMD, terdiri atas PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, PT Penjaminan Kredit Daerah Kalbar (Jamkrida), serta Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalbar. Seluruhnya telah menyesuaikan bentuk hukum sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Dari sisi kinerja, Bank Kalbar mencatat total aset sebesar Rp27,84 triliun dengan modal dasar Rp3,5 triliun. Pada Tahun Buku 2024, laba Bank Kalbar mencapai Rp485,79 miliar dengan dividen Rp127,69 miliar untuk Pemprov Kalbar, dan meningkat menjadi Rp522,99 miliar pada laporan keuangan unaudited Tahun Buku 2025.

Sementara itu, Jamkrida Kalbar pada Tahun Buku 2024 mencatatkan laba Rp4,6 miliar yang ditetapkan sebagai laba ditahan, dan meningkat menjadi Rp5,46 miliar pada Tahun Buku 2025 guna memperkuat permodalan dan kapasitas penjaminan.

Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalbar juga menunjukkan tren positif meski margin masih terbatas. Pada Tahun Buku 2024 laba tercatat Rp41,57 juta, meningkat menjadi Rp151,3 juta pada Tahun Buku 2025, seiring proses penguatan perizinan dan pengembangan unit usaha.

Harisson menegaskan, Pemprov Kalbar terus melakukan pembinaan dan pengawasan BUMD berbasis prinsip Good Corporate Governance melalui pembentukan Satuan Pengawas Intern, kontrak kinerja direksi dan pengawas, serta evaluasi berkala.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra menekankan pentingnya transparansi dan profesionalisme pengelolaan BUMD agar penyertaan modal daerah dapat memberikan manfaat maksimal bagi PAD dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Komjen Pol. (Purn.) Akhmad Wiyagus, menegaskan BUMD memiliki peran strategis dalam mendukung target nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, hingga penguatan sektor pangan dan energi. Ia mengapresiasi komitmen Pemprov Kalbar dalam menata BUMD secara profesional dan berkelanjutan.

Baca juga: AKSI Kalbar Apresiasi DPR Dukung Percepatan Aturan Desa